Pemerintah Usul Sanksi Finansial Jika tak Ada Kemajuan Pembangunan Smelter

    Annisa ayu artanti - 29 November 2017 15:13 WIB
    Pemerintah Usul Sanksi Finansial Jika tak Ada Kemajuan Pembangunan <i>Smelter</i>
    Ilustrasi smelter. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)
    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuat sanksi tambahan kepada para perusahaan tambang yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot mengatakan sanksi tersebut adalah sanksi finansial. Namun aturan sanksi ini masih tahap wacana dan masih melalui pembahasan dengan Komisi VII DPR-RI.

    "Ya kalau setuju ya (aturan sanksi finansial)," kata Bambang di Komplek Parlementer Senayan, Jakarta, Rabu, 29 November 2017.

    Selama ini, pemerintah telah menerapkan sanksi kepada perusahaan yang tidak menunjukkan kemajuan dalam pembangunan smelter yakni pencabutan izin ekspor mineral. Namun, sanksi tersebut dinilai masih kurang. Sehingga sanksi finansial yang direncanakan akan diberlakukan.

    "Iya (Kalau misalnya target enam bulannya tidak tercapai, ada sanksi finansial)," ucap dia singkat.

    Nantinya, lanjut Bambang, aturan mengenai sanksi tambahan ini akan berbentuk Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Namun ditegaskan kembali sanksi ini masih dibahas oleh pihak Kementerian ESDM dan DPR.

    "Ya diatur, pengumumannya ya nanti. Bentuk detailnya, tidak tahu aku. Nanti diatur dalam bentuk Permen. Harus ada dasar payungnya lah," pungkas dia.

     



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id