Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Perlu APBNP

    Suci Sedya Utami - 30 Januari 2020 14:15 WIB
    Perubahan Skema Subsidi Elpiji 3 Kg Perlu APBNP
    Anggota Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami
    Jakarta: Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Kardaya Warnika menyatakan pemerintah bakal melanggar Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 apabila menerapkan perubahan skema subsidi elpiji tiga kg di tahun ini.

    Dalam sebuah diskusi mengenai perubahan skema subsidi tiga kg, Kardaya mengatakan, apabila pemerintah ingin mengubah skema dan mekanismenya maka harus melalui pengajuan APBN-Perubahan di tahun ini atau harus menunggu hingga perumusan APBN 2021.

    "Kalau mau berubah dari yang sudah ditentukan di dalam UU APBN, ubah lah dulu UU-nya apakah melalui APBNP kalau tidak ya tunggu tahun depan," kata Kardaya, di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

    Kardaya mengatakan dalam APBN tahun ini telah dialokasikan subsidi sebesar Rp50,6 triliun. Alokasi tersebut disusun tentunya dengan mengacu pada jumlah penerima yang telah diperhitungkan. Nantinya apabila skemanya berubah di tengah jalan maka tidak sesuai dengan yang telah dialokasikan dalam APBN. Artinya data penerima dan besaran dana berubah.

    "Kalau mekanismenya berubah, jumlahnya kan berubah berarti tidak sesuai dengan APBN, tidak boleh dilaksanakan karena itu melanggar UU. Bukannya enggak boleh tapi ubah dulu, itu namanya tertib aturan," ujar Kardaya.

    Dirinya menambahkan DPR sepakat apabila subsidi diarahkan tepat sasaran. Sebab, elpiji tabung melon saat ini memang masih menggunakan mekanisme subsidi yang diberikan pada barang atau tabung, bukan pada orang yang berhak menerima. Artinya implikasinya dari subsidi barang semua orang bisa mengaksesnya.

    Namun karena elpiji merupakan energi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas maka apabila pemerintah ingin mengambil kebijakan tertentu harus dikaji secara lebih mendalam. Selain itu perlu juga dibenahi data yang dimaksud berhak menerima tersebut.

    "Sekarang kalau langsung diubah, apakah tepat sasaran. Sekarang kita tanya mana yang mau dikasih, orang miskin yang mana, datanya mana nanti lebih enggak tepat sasaran lagi, siapa saja yang dikasih, petani dikasih enggak? Berapa jumlahnya? Nelayan dikasih enggak?" ucapnya.

    Lebih lanjut, Kardaya mengusulkan, kebijakan subsidi diberikan dengan paket lengkap. Artinya jika datanya sudah jelas subsidi diberikan dalam satu wadah memuat elpijji, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

    Sebelumnya Djoko Siswanto yang kala itu menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM mengatakan rencana membatasi penyaluran subsidi elpiji tiga kg di tahun ini agar lebih tepat sasaran. Opsinya nanti penyaluran elpiji bersubsidi akan menggunakan Quick Response (QR) code atau biometrik wajah.

    Selain itu, kementerian juga belum menetapkan kriteria masyarakat tidak mampu yang nantinya berhak menerima subsidi. Mengacu data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), terdapat tiga keriteria masyarakat tidak mampu di mana jumlah penerima subsidi bisa berkisar dari 15 juta hingga 25 juta masyarakat.

    Data TNP2K juga akan dibandingkannya dengan data Ditjen Migas yang digunakan untuk menyalurkan converter kit bagi nelayan. Nantinya jumlah tabung yang didistribusikan pada pengguna juga akan dibatasi. Misalnya saja untuk rumah tangga pemegang dalam sebulan hanya boleh tiga tabung, sedangkan UMKM tujuh tabung.

    Sementara itu Menteri ESDM Arifin Tasrif menegaskan tidak ada rencana untuk mencabut dan menaikkan harga subsidi elpiji  kg. Hal tersebut sekaligus menjawab keresahan masyarakat terhadap isu tersebut. Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Arifin menegaskan, tidak pernah ada pernyataan resmi mengenai hal tersebut.

    Menurut dia, kabar yang berkembang di masyarakat merupakan keliru. "Kami menjelaskan di sini bahwa tidak ada statement resmi mengenai kenaikan harga LPG," kata Arifin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin , 27 Januari 2020.

    Ia menjelaskan saat ini memang benar pemerintah tengah mengkaji subsidi elpiji tertutup melakukan beberapa opsi atau mekanisme. Pemerintah ingin agar kebijakan subsidi tepat sasaran. Namun kajian itu belum final. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data teranyar terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

    "Jadi kita sedang kaji sistem mana yang bisa digunakan untuk mencegah perembesan alokasi subsidi ke yang tidak berhak apa menggunakan bantuan langsung tunai melalui kartu-kartu kami kemarin juga belum ada apa-apa. Kita masih mutakhirkan data siapa uang berhak menerima subsidi. Mudah-mudahan ini bisa menjawab isu yang terjadi," pungkas Arifin.
     



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id