Kontrak Bagi Hasil Gross Split WK Anambas Ditandatangani

    Ilham wibowo - 10 Juni 2019 17:44 WIB
    Kontrak Bagi Hasil <i>Gross Split</i> WK Anambas Ditandatangani
    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyaksikan ?penandatanganan kontrak bagi hasil gross split WK Anambas. (FOTO: Medcom.id/Ilham Wibowo)
    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kufpec Indonesia (Anambas) BV resmi menandatangani kerja sama Kontrak Bagi Hasil Gross Split untuk Wilayah Kerja (WK) Anambas. Lokasi ini merupakan hasil lelang WK minyak dan gas bumi tahap I 2019.

    Proses penandatanganan dilakukan Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dan perwakilan Kufpec Indonesia (Anambas) BV selaku kontraktor kontrak kerja sama. Acara yang dilakukan di Ruang Damar Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019 ini disaksikan langsung Wakil Menteri Kementerian ESDM Arcandra Tahar.

    "Pemerintah Indonesia serius menerima investasi, investasi sangat penting bahkan hanya untuk satu blok," kata Arcandra dalam sambutannya.

    Pemanfaatan potensi kekayaan alam yang berlokasi di lautan Kepulauan Riau ini telah dilelang oleh pemerintah melalui Lelang Reguler Tahap I-2019 periode Februari-April 2019 serta telah diumumkan pemenangnya pada 7 Mei 2019. Kontrak bagi hasil gross split WK Anambas ini memiliki durasi waktu 30 tahun.

    "Kita harapkan setiap investasi kita rawat dengan baik, pemerintah serius mengundang mereka (investor) datang sehingga hasilkan apa yang bisa kita manfaatkan secara win win," ungkapnya.

    Dalam perjanjian ini, Konsorsium Kufpec Indonesia (Anambas) BV memberikan komitmen pasti eksplorasi tiga tahun pertama serta disertai license purchase dan reprocessing data 3D 600 km2. Rencana eksplorasi satu sumur potensial ini disepakati dengan total investasi senilai USD35,2 juta dan bonus tanda tangan sebesar USD2,5 juta.

    "Kalau nanti menghasilkan tentu nilainya jauh lebih besar dari apa yang mereka telah keluarkan untuk melaksanakan apa yang mereka janjikan," ungkapnya.

    Hingga saat ini terdapat 42 blok migas yang menggunakan skema gross split dengan rincian blok hasil lelang sebanyak 16 blok, terminasi 21 blok dan amandemen sebanyak lima blok. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 yang mengatur Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan kontrak bagi hasil gross split, kontraktor akan mendapatkan insentif pajak tidak langsung.

    Insentif tersebut antara lain dibebaskan dari pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor (PDRI), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) atas bahan-bahan, barang dan peralatan yang yang diimpor dalam rangka Operasi Minyak dan Gas Bumi, serta mendapat pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB) sebesar 100 persen (seratus persen) sampai dengan dimulainya produksi komersial.

    Mengingat risiko dan modal investasi ditanggung oleh kontraktor, apabila dalam hal penghasilan setelah pengurangan biaya operasi masih terdapat kerugian, kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 10 tahun.

    Tak hanya itu, sesuai Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, apabila diperlukan, Menteri dapat memberikan tambahan split untuk membantu komersialisasi wilayah kerja pada saat POD untuk suatu tingkat keekonomian tertentu.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id