Pemerintah Santai Tanggapi Gugatan Uni Eropa soal Larangan Ekspor Nikel

    Suci Sedya Utami - 25 November 2019 19:44 WIB
    Pemerintah Santai Tanggapi Gugatan Uni Eropa soal Larangan Ekspor Nikel
    Gedung Kementerian ESDM. Foto : Dokumentasi Setkab.
    Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) santai menghadapi gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) terkait keberatan terhadap percepatan larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan Indonesia. Gugatan tersebut dilayangkan Jumat pekan lalu.

    Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan protes yang dilakukan Uni Eropa merupakan hal yang wajar dalam perdagangan dunia. Di saat ada kebijakan yang dianggap tidak cocok bagi negara lain, maka negara tersebut cenderung melakukan mosi tidak setuju.

    Lagi pula, kata Bambang, Indonesia pun telah menjelaskan kebijakan tersebut diambil karena Indonesia ingin mengelola pasokan nikel untuk kepentingan di dalam negeri. Apalagi saat ini Indonesia sedang mendorong pengembangan kendaraan listrik berbasis baterai. Nikel merupakan salah satu komponen inti dalam membuat baterai tersebut.

    "Itu sudah lama kan. Biasa saja, kita jelaskan bahwa kita ingin mengelola sendiri. Nanti itu untuk pabrik pengelolaan cukup besar sehingga kita perlu konservasi," kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019.

    Seperti diketahui Pemerintah mempercepat larangan ekspor nikel ore kadar rendah dari sebelumnya dilakukan mulai 1 Januari 2022 menjadi 1 Januari 2020. Artinya batas waktu perusahaan nikel untuk bisa mengekspor nikel mentah hingga 31 Desember 2019.
     
    "Segala sesuatu yang berhubungan dengan nikel row material akan berakhir pada Desember 2019. Kita berikan kesempatan bagi yang sudah dapat izin (ekspor) sampai 1 Januari 2020," kata Bambang September lalu.

    Bambang menjelaskan ada tiga alasan yang melatarbelakangi percepatan larangan ekspor tersebutr. Pertama melihat jumlah cadangan dan rekomendasi ekspor yang sudah sangat besar. Bambang bilang cadangan terbukti proven mencapai hampir 698 juta ton dan cadangan terkira 2,8 miliar ton. Selain itu, rekomendasi ekspor yang telah diberikan sejak 2017 hingga Juli 2019 mencapai 76 juta ton dan realisasinya sebesar 38 juta ton.
     
    Kedua, kemajuan teknologi diyakini dapat mengolah nikel kadar rendah menjadi komponen yang berguna untuk membangun baterai. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung percepatan pengembangan mobil listrik.
     
    Ketiga, pembangunan fasilitas pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) dinilai sudah cukup banyak. Bambang menyebutkan ada 36 smelter nikel. Dari jumlah tersebut 11 smelter telah beroperasi dan 25 lainnya masih progres pembangunan.
     
    "Maka pemerintah mengambil inisiatif untuk menghentikan ekspor nikel dalam segala kualitas. Kalau dulu di bawah 1,7 persen yang (masih boleh) diekspor," jelas Bambang.
     
    Adapun, berdasarkan data UN Comtrade, Indonesia terakhir kali mengekspor bijih nikel dengan kode harmonized system (HS) 2604 ke Uni Eropa pada 2014. Kala itu ekspor RI ke blok negara Eropa tersebut mencapai 38.335 ton. Namun sejak 2015-2018 Indonesia tercatat tidak mengekspor bijih nikel ke UE.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id