Layanan Keuangan Digital Dorong Ketahanan Ekonomi RI di Tengah Pandemi

    Husen Miftahudin - 17 November 2020 19:36 WIB
    Layanan Keuangan Digital Dorong Ketahanan Ekonomi RI di Tengah Pandemi
    Ilustrasi layanan keuangan digital. Foto : Medcom.
    Jakarta: Vice President Business Development Airome Asia Pacific and Japan (APJ) Leonard Chong menyerukan agar industri jasa keuangan segera mengadaptasi layanan keuangannya secara digital. Langkah ini diyakini dapat mendorong inklusi keuangan yang pada akhirnya menjadi alat utama ketahanan perekonomian nasional.

    "Inklusi digital akan mendorong inklusi keuangan, dan inklusi keuangan adalah pendorong utama ketahanan dalam menghadapi guncangan ekonomi di masa depan, seperti yang disebabkan oleh covid-19. Oleh karena itu penting bagi kita untuk segera memindahkan layanan offline tradisional ke online sehingga komunitas dapat disertakan secara digital," ujar Leonard dalam webinar 'Fintech Talk: How To Move Your Offline Service Into Online' yang disiarkan secara virtual melalui kanal Youtube Medcom.id, Selasa, 17 November 2020.

    Menurut Leonard, adopsi layanan keuangan digital oleh industri jasa keuangan bisa mempermudah kegiatan masyarakat saat bertransaksi finansial. Produk dan layanan keuangan yang telah digitalisasi juga sekaligus dapat menjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini belum tersentuh layanan keuangan perbankan.

    Upaya tersebut saat ini sedang dilakukan pemerintah melalui penyaluran bantuan sosial (bansos). Dia bilang, langkah pemerintah ini tepat dalam menanggapi konsekuensi ekonomi dan sosial dari krisis pandemi covid-19.

    "Transfer tunai sangat penting untuk mendukung pemulihan, membangun kembali mata pencaharian, dan mempersiapkan tantangan di masa depan. Termasuk secara finansial akan memungkinkan orang yang terkena dampak pandemi untuk mulai membangun kembali kehidupan mereka," paparnya.

    Leonard menjelaskan, transformasi dalam digital banking dipelopori oleh perangkat seluler karena dapat mengatasi masalah logistik terkait kehadiran fisik. Terutama dalam menjangkau masyarakat yang tidak memiliki rekening bank.

    Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga memiliki populasi tanpa rekening bank sebanyak 180 juta orang. Separuh dari jumlah tersebut berusia di bawah 30 tahun yang sebenarnya mampu mengoperasikan produk dan layanan perbankan digital.

    Sementara, hampir dua pertiga populasi Indonesia memiliki ponsel, 42 persen di antaranya merupakan pengguna smartphone. Jumlah ini lebih banyak daripada orang-orang yang belum memiliki rekening bank di Indonesia. Oleh karena itu, kesenjangan ini dapat segera diisi oleh solusi perbankan digital.

    "Layanan digital terutama layanan keuangan dapat membantu perekonomian kita pulih dari covid-19. Bisnis dan komunitas yang gesit menerapkan digital dapat beradaptasi dan pulih dengan lebih baik. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk mendukung inisiatif digital guna membantu mendorong pemulihan ekonomi pascakrisis ini," tegas Leonard.

    Senada, Chief Executive Officer (CEO) Medcom.id Kania Sutisnawinata menyadari bahwa ekosistem keuangan digital berkembang secara cepat. Meluasnya penyebaran pandemi covid-19 bahkan mendorong peluang dan pertumbuhan baru dalam keuangan digital ini.

    Meskipun begitu, adaptasi layanan keuangan secara digital juga mempunya tantangan. Salah satunya karena keengganan nasabah menggunakan teknologi anyar, dan memilih untuk tetap melakukan transaksi keuangan secara konvensional.

    Menurut laporan penelitian McKinsey, sebut Kania, hanya lima persen penduduk Indonesia yang menggunakan layanan keuangan digital di tahun 2017. Banyak orang Indonesia masih menyukai layanan yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional dibandingkan jasa keuangan digital, seperti peer to peer lending.

    "Sementara peer to peer lending sebagai bisnis dilaporkan juga menempati jumlah komplain tertinggi ketiga. Ini menurut Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia atau YLKI," urainya.

    Penerapan produk dan layanan keuangan digital juga ibarat pisau bermata dua. Dari sisi negatifnya, digitalisasi ini berpotensi menimbulkan kejahatan siber (cyber crime) terkait dengan transaksi keuangan. Apalagi kejahatan siber di Indonesia yang tertinggi kedua di dunia setelah Jepang.

    "Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan kolaborasi yang erat antara semua pihak yang terkait, seperti penyedia jasa keuangan digital yang tergabung dalam asosiasi, regulator, dan pemerintah untuk memastikan penggunaan teknologi canggih dalam sistem keuangan tidak berpotensi mengancam konsumen," pungkas Kania.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id