Begini Tanggapan Asosiasi terkait Pajak Investasi Aset Digital Kripto

    Eko Nordiansyah - 12 Mei 2021 13:17 WIB
    Begini Tanggapan Asosiasi terkait Pajak Investasi Aset Digital Kripto
    Ilustrasi. Foto : Medcom.id



    Jakarta: Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) mengaku terbuka untuk membahas rencana pengenaan pajak dari investasi di aset digital kripto seperti Bitcoin Cs. Meskipun hingga saat ini belum ada diskusi dengan Kementerian Keuangan.

    Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan mengaku mendukung upaya pemerintah untuk pengenaan pajak bagi investasi di cryptocurrency. Ia menilai bahwa pemberian pajak pada industri aset kripto akan mendukung industri ini bisa berkontribusi ke penerimaan negara.

     



    "Di satu sisi dinilai baik karena dapat mendorong industri ini lebih berkembang, melihat ada kontribusi dari industri aset kripto pada negara lewat pendapatan dari pajak tersebut," kata dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 12 Mei 2021.

    Meski begitu,Teguh menyarankan sebaiknya pengenaan pajak oleh pemerintah tidak dibuat terlalu menyulitkan para trader dan investor. Apalagi tren investasi aset kripto di Indonesia masih baru, sehingga memerlukan dukungan dari semua pihak untuk bisa berkembang.

    "Investor melihat industri ini masih terbilang sangat baru. Jangan sampai para investor kripto memilih untuk melakukan trading di luar negeri yang malah mengakibatkan opportunity lost bagi Indonesia," ungkapnya

    COO Tokocrypto ini menambahkan, saat ini di Tokocrypto tercatat total user registration kurang lebih sebesar 500 ribu dengan jumlah active trader per April 2021 kurang lebih 90 ribu. Ia menyebut, para investor ini didominasi oleh usia 20 hingga 40 tahun.

    Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo sebelumnya mengatakan, pihaknya tengah mendiskusikan bagaimana pemajakan Bitcoin Cs. Secara logika, ia menyebut persoalan Bitcoin dan kripto lainnya ini sama seperti investasi, sehingga ada keuntungan yang ditimbulkan.

    "Pada waktu investasi tadi bertambah lebih besar, investasi Rp1 juta bertambah menjadi Rp3 juta. Jadi ada keuntungan di investor Rp2 juta. bagaimana memajakinya?" kata dia kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 11 Mei 2021.

    Meski begitu, ia mengatakan, DJP harus betul-betul melihat apakah hasil investasi sebesar Rp3 juta ini bisa ditukarkan dalam bentuk uang. Apabila sama seperti investasi konvensional lainnya, artinya ada penghasilan yang bisa dikenakan pajak.

    "Nanti kita apakan? Oh memajakinya begini, nanti kita potong atau kita pungut misalnya. Jadi kami sekarang sedang betul-betul mendalaminya. Jadi bagaimana pemajakannya yaitu sama seperti penerima penghasilan yang lain," ungkapnya.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id