Animo Bitcoin Hanya 1%, Indonesia Akan Buat Mata Uang Digital Sendiri

    Sri Yanti Nainggolan - 14 April 2021 20:55 WIB
    Animo Bitcoin Hanya 1%, Indonesia Akan Buat Mata Uang Digital Sendiri
    Ilustrasi Bitcoin - - Foto: Medcom



    Jakarta: Tren transaksi Bitcoin meningkat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Namun, transaksi Bitcoin di Indonesia baru satu persen dari total transaksi volume global.

    "Transaksi Bitcoin dalam negeri tergolong kecil lantaran kenaikan volumenya tidak terlalu signifikan dibandingkan 2017," ujar CEO Indodax Oscar Darmawan  dalam siaran pers, Rabu, 14 April 2021.






    Meski demikian, Bitcoin di Indonesia sudah ditetapkan sebagai komoditas dan dilindungi kepemilikannya oleh hukum. Bahkan, Indonesia saat ini berusaha untuk menjadi salah satu tempat transaksi Bitcoin yang dikenal di masyarakat global dan diharapkan ikut meningkatkan devisa.

    Di satu sisi, Oscar menyebutkan bahwa Indonesia tidak akan menggunakan cryptocurrency tersebut sebagai alat pembayaran. Pasalnya, pemerintah akan membuat uang digital atau melakukan digitalisasi rupiah. 

    "Bitcoin, kripto, dan produk dari teknologi blockchain lainnya juga hadir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Teknologi finansial itu juga lahir untuk meningkatkan literasi keuangan digital di Indonesia," terang dia. 

    Sementara itu, Bank Indonesia (BI) berencana untuk menerbitkan mata uang digital berupa central bank digital currency. Namun, sampai saat ini rencana penerbitan mata uang digital masih dalam tahap perencanaan dan pembahasan bersama dengan otoritas bank sentral lainnya.
     
    "Kita mengikuti perkembangan yang ada dan kita melakukan assessment, melakukan assessment-nya itu komprehensif," kata Asisten Gubernur Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta dalam video conference di Jakarta, Rabu, 14 April 2021.
     
    Ia menjelaskan, bank sentral perlu melakukan kajian lebih dalam mengenai mata uang digital ini. Pasalnya, penerbitan uang digital dapat berpengaruh pada sistem pembayaran dan aspek lainnya. 

    "Kita harus melihat secara mendalam, kita benar-benar melakukan riset, assessment dari berbagai aspek, apa manfaat, risikonya, dan lain-lain. Kita juga melakukan assessment secara komprehensif, bukan dari payment system saja," papar dia.

    (UWA)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id