Perlindungan Konsumen E-Commerce Masih Belum Memadai

    Suci Sedya Utami - 12 Januari 2021 16:20 WIB
    Perlindungan Konsumen <i>E-Commerce</i> Masih Belum Memadai
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id
    Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina mengatakan perlindungan konsumen e-commerce di Tanah Air masih belum memadai. Padahal, Indonesia merupakan pasar yang potensial untuk perkembangan industri tersebut.

    Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain tahun lalu, pertumbuhan akumulasi nilai pembelian melalui platform digital di Indonesia merupakan yang tertinggi di ASEAN, setara dengan Vietnam. Transaksi e-commerce di Indonesia meningkat dua kali lipat sejak pandemi covid-19 dimulai, yaitu sebesar USD32 miliar atau meningkat 54 persen dari angka pada 2019.

    Namun, sayangnya hal tersebut tidak diimbangi dengan regulasi perlindungan pribadi. Penggunaan data pribadi dalam penyedia layanan e-commerce tidak jarang disalahgunakan dan diakses untuk kepentingan di luar transaksi penyedia platform. Dalam beberapa kasus yang berkaitan dengan perusahaan financial technology (fintech), data konsumen disebarluaskan dan diperjualbelikan tanpa seizin konsumen.

    Oleh karena itu, Dina mengatakan Rancangan Undang-Undang perlindungan data pribadi mendesak untuk disahkan. RUU ini idealnya mengatur hak dan kewajiban antara penyedia layanan dengan konsumen untuk memperjelas tujuan penggunaan data pribadi dan data apa saja yang boleh diakses oleh penyedia layanan yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan.

    "Sayangnya hingga saat ini RUU masih dalam proses pembahasan yang mengacu kepada daftar inventarisasi masalah," kata Dina melalui keterangan tertulis, Selasa, 12 Januari 2021.

    Dina mengatakan sebenarnya Indonesia saat ini sudah memiliki Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). PP ini merupakan turunan dari UU Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan amandemen dari UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

    Beleid tersebut sudah mengatur beberapa hal, di antaranya adalah mengenai larangan untuk membagikan dan menggunakan data konsumen ke pihak ketiga dan aturan mengenai data apa saja yang boleh digunakan oleh penyedia layanan e-commerce.

    Kewajiban penyedia layanan e-commerce untuk melaporkan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS) juga turut termasuk di dalam PP ini. Namun belum ada parameter yang jelas untuk mengukur sejauh mana kinerja para penyedia layanan e-commerce dalam mematuhi regulasi yang berlaku.

    Lebih lanjut ia bilang, perlu adanya konsolidasi antar lembaga pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen. Lembaga pemerintah yang saling terkait idealnya bersinergi dalam merumuskan aturan-aturan perlindungan terhadap para konsumen e-commerce.

    "Konsolidasi juga sebaiknya melibatkan bisnis, asosiasi, dan akademisi. Dengan ini, diharapkan juga beberapa aspek perlindungan konsumen online yang masih luput di PP tersebut dapat diakomodir, seperti misalnya model bisnis drop shipping,” pungkas Dina.  
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id