comscore

Merek Dilaporkan, Begini Pernyataan Kuasa Hukum GoTo

Nia Deviyana - 10 November 2021 17:14 WIB
Merek Dilaporkan, Begini Pernyataan Kuasa Hukum GoTo
Ilustrasi merger Gojek dan Tokopedia (GoTo) - - Foto: dok Tokopedia
Jakarta: PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek) dan PT Tokopedia buka suara terkait laporan ke Polda Metro Jaya oleh PT Terbit Financial Technology (PT TFT) pada 13 Oktober 2021.

Dalam laporan polisi Nomor LP/B/5083/X/2021/SPKT/ Polda Metro Jaya tersebut dilaporkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 102 UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
"Klien kami adalah perusahaan-perusahaan karya anak bangsa yang membentuk induk perusahaan di bawah bendera GOTO/GoTo/goto/goto," tulis Law Offices Juniver Girsang & Partners selaku kuasa hukum Gojek dan Tokopedia, melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 November 2021.

Meskipun tidak aktif menggunakan dan memanfaatkan merek GOTO, lanjut keterangan tersebut, PT TFT dinilai dengan sengaja menggunakan hak atas merek GOTO di kelas arang/jasa Nomor 42 guna menghambat gerak maju dan terindikasi hendak mematikan langkah usaha Gojek dan Tokopedia.

"Hal ini dilakukan dengan mengeklaim sebagai satu-satunya pihak yang berhak menggunakan merek GOTO, bahkan ekstremnya, tanpa alas hak, PT TFT juga melarang klien kami menggunakan merek "goto" atau "goto financial" untuk alasan dan untuk keperluan apapun juga," imbuh keterangan tersebut.


Selanjutnya, disebutkan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa telah memiliki hak penuh untuk menggunakan merek "GOTO" untuk kelas barang/jasa No. 9, 36, dan 39.

"Sehingga tidak benar bila ada pihak lain yang mengaku sebagai satu-satunya pemilik merek GOTO. Saat ini PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sedang memproses pendaftaran merek "GOTO", "goto", "goto financial" untuk 21 jenis kelas barang/jasa di Ditjen Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI," papar keterangan tersebut.

Adapun Gojek dan Tokopedia akan mengambil langkah hukum terukur terhadap PT TFT dan siapapun yang berniat buruk. "sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku demi memastikan usaha bisa berjalan dan terus memberikan manfaat positif bagi jutaan masyarakat, keluarga, dan usaha UMKM di Indonesia," tutup keterangan tersebut.


(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id