Postur Anggaran 2020 Untungkan Saham Sektoral

    Annisa ayu artanti - 04 September 2019 15:51 WIB
    Postur Anggaran 2020 Untungkan Saham Sektoral
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id.
    Jakarta: Kepala Riset Bahana Sekuritas Lucky Ariesandi mengatakan postur Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 akan menguntungkan saham-saham sektoral.

    Menurutnya anggaran pemerintah pada 2020 cukup konservatif dan mengarahkan belanja subsidi lebih fokus untuk menopang daya beli masyarakat kelas bawah.

    "Dengan melihat rencana postur anggaran tahun depan, pemerintah mengandalkan investasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi karena kenaikan konsumsi masyarakat hanya sebesar 4,9 persen, lebih kecil dibanding target tahun ini sebesar lima persen," kata Lucky dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 4 September 2019.

    Dalam RAPBN 2020, Lucky menjabarkan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) pemerintah akan memberikan super deduction tax bagi perusahaan yang terlibat dalam kegiatan vokasi dan litbang. Perusahaan akan diberikan mini tax holiday untuk investasi di bawah Rp500 miliar, serta pemberian investment allowance untuk industri padat karya.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan kartu prakerja kepada masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pencari kerja dan kartu sembako diberikan dalam mendukung akses masyarakat miskin mendapatkan pangan.

    Pemerintah juga menaikkan subsidi listrik sebesar Rp10 triliun yang diperkirakan akan diberikan bagi golongan rumah tangga miskin yakni pelanggan 450 volt ampere (VA) dan 900 VA.

    "Dengan melihat gambaran sementara postur anggaran itu, saham sektoral yang diuntungkan di antaranya sektor konsumer, khususnya bahan pangan utama seperti beras, pakan ternak, dan tembakau," jelas Lucky.

    Selain sektor konsumer, sektor yang berkaitan dengan kesehatan seperti rumah sakit dan farmasi juga diprediksi bakal diuntungkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terkait dengan BPJS Kesehatan.

    "Dalam RAPBN 2020, pemerintah mengalokasikan anggaran kesehatan mencapai Rp132,2 triliun atau naik sebesar 13 persen, dibanding anggaran tahun ini, yang ditargetkan sebesar Rp117 triliun," sebut Lucky.

    Menurutnya, pemerintah akan meningkatkan efektivitas program JKN di antaranya melalui kajian besaran iuran PBI (penerima bantuan iuran) dan non PBI, strategic purchasing untuk efisiensi biaya manfaat dan mempercepat peningkatan kepersertaan non-PBI.

    "Rumah sakit yang menjalankan program BPJS seperti Siloam dan Kimia Farma yang memasok obat-obatan akan diuntungkan dengan adanya kenaikan alokasi belanja kesehatan ini, sebab pembayaran dari BPJS kemungkinan akan lebih baik," tukas Lucky.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id