UKM Dapat Perlakuan Istimewa di Pasar Modal

    Ilham wibowo - 08 Januari 2020 13:32 WIB
    UKM Dapat Perlakuan Istimewa di Pasar Modal
    Suasana diskusi UMKM di Gedung BEI, Jakarta. Foto: Medcom.id/Ilham Wibowo.
    Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) lebih banyak masuk ke pasar modal di 2020. Peluang mendapatkan pendanaan bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan level kegiatan usaha.

    Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana mengatakan pihaknya optimistis perusahaan rintisan yang saat ini masuk dalam pencatatan di papan pengembangan dan akselerasi bisa pindah ke papan utama Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini seiring dengan fokus Pemerintah di sektor UKM dan kemudahan mendapatkan pendanaan di pasar modal.

    "Seiring program prioritas Pemerintah mendorong pemberdayaan UKM, OJK juga turut mendorong pengembangan UKM untuk akses pasar modal," kata Djustini dalam sebuah seminar di Main Hall BEI, Jakarta Selatan, Rabu, 8 Januari 2020.

    Menurutnya, dorongan tersebut telah diperkuat dengan kehadiran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 53/POJK.04/2017 tentang Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh Perusahaan Tercatat Dengan Aset Skala Kecil Atau Perusahaan Tercatat Dengan Aset Skala Menengah dan belum dapat memenuhi persyaratan di Papan Pengembangan.

    Peraturan tersebut mengatur tentang klasifikasi perusahaan aset skala kecil dan menengah, termasuk batasan pendanaan modal perusahaan. Perusahaan dengan aset skala kecil adalah yang memiliki aset tidak lebih dari Rp50 miliar, sedangkan perusahaan skala menengah memiliki aset lebih dari Rp50 miliar sampai dengan Rp250 miliar.

    "OJK juga akan koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif khususnya pemetaan perusahan ekonomi apa aja yang bisa didorong dan difasilitasi ke pasar modal," paparnya.

    Dalam waktu dekat, OJK juga bakal menerbitkan regulasi baru yang khusus untuk UKM dalam mengelola pendanaan hingga pelaporan berkala. Upaya ini dinilai akan merelaksasi emiten dengan aset kecil dan menengah dalam memenuhi kewajiban di pasar modal yang saat ini masih sama dengan emiten besar.

    "Terkait keterbukaan informasi, pelaporan maupun pemenuhan tata kelola perusahaan yang saat ini baru difasilitasi adalah pintu masuk untuk UKM, tapi kewajibannya masih setara dengan perusahaan-perusahaan besar dan rasanya tidak adil bagi perusahaan kecil," ungkapnya.

    Beragam kemudahan telah disiapkan untuk bisa diimplementasikan dalam menaikan level UKM dalam waktu dekat. Selain itu, aturan baru juga bakal memberikan jaminan perlindungan yang sama kepada para investor.

    "Jadi sekarang kita dalam proses secepat mungkin untuk membuat aturan sendiri untuk UKM sehingga syaratnya lebih ringan dibandingkan syarat emiten besar dan profesional mudah-mudahan dalam waktu dekat selesai," ujarnya.

    Tak hanya melalui papan akselerasi, fasilitas urun dana atau equity crowdfunding juga bisa dimanfaatkan sebagai alternatif bagi para pelaku UKM sebagai perusahaan rintisan mendapatkan modal maksimal Rp10 miliar. Para pelaku usaha dapat menggalang dana tanpa terbebani kewajiban pembayaran bunga dan pokok investasi serta tidak wajib memberikan agunan untuk pendanaan.

    "Sehingga syaratnya ringan, pelaku usaha hanya perlu menawarkan bagian saham dari perusahaan sebagai kompensasi atas investasi yang diberikan," pungkasnya.



    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id