Syah Sabur
    Syah Sabur Jurnalis Senior Medcom.id

    Di Masa Depan, MRT tak Lagi Tergantung Dana Pemerintah

    Syah Sabur - 01 Oktober 2020 14:24 WIB
    Di Masa Depan, MRT tak Lagi Tergantung Dana Pemerintah
    Proyek pembangunan MRT. Foto: Medcom.id/Syah Sabur.
    Jakarta: Di tengah pandemi yang berdampak pada hampir semua bisnis, PT MRT Jakarta tetap berpikir progresif, inovatif, dan produktif. Menurut Direktur Utama MRT Jakarta William P Sabandar, hal itu tidak hanya berhenti pada tekad melainkan dirpraktikkan secara nyata.

    Ketiga prinsip itulah yang akan membuat MRT di masa depan tidak lagi tergantung pada dana pemerintah yang berasal dari pajak (fully publicly-led). Sebab, walaupun dananya berasal dari pemerintah, MRT harus mengembalikannya dalam jangka panjang dengan grace period 10 tahun.

    Bahkan, menurut William, cikal bakal pendanaan oleh swasta sudah ada saat ini, yaitu dengan membangun Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development atau TOD) di sejumlah titik di sekitar stasiun MRT.

    Hal itu dimungkinkan karena melalui Pergub Nomor 67/2019 yang diperkuat dengan Pergub Nomor 15/2020, Pemprov DKI memberi kewenangan kepada MRT untuk mengelola TOD. Saat ini MRT dipercaya mengelola TOD Koridor Utara-Selatan yaitu Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-Sisingamangaraja, Istora-Senayan, dan Dukuh Atas.

    "Bahkan saat ini kami sudah memegang Pergub untuk menangani Panduan Rancang Kota (PRK) Lebak Bulus, Fatmawati, Blok M-ASEAN. Kami juga berharap dalam waktu dekat bisa menangani PRK di Istora Senayan dan Dukuh Atas," jelas William dalam Forum Jurnalis MRT yang digelar Rabu, 30 September 2020.

    Dia juga memaparkan pengembangan TOD tak lain merupakan upayanya untuk mencari modal dengan pola pendanaan value capture. Dengan pola ini, proyek MRT secara substansial dipimpin oleh publik dengan dukungan swasta (substantially publicly-led with some private fundings). Selanjutnya, peran swasta akan lebih besar yang didukung dana publik atau pajak (substantially privately-led with some public assitance). Pada akhirnya MRT berharap pembangunan jaringan sepenuhnya mengandalkan dana sawasta (fully privately-led).

    Menurut William, dengan membangun TOD di berbagai titik, masyarakat akan merasakan berkurangnya kemacetan, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sekaligus meningkatnya nilai tambah suatu kawasan. Dengan demikian, investor akan tertarik untuk ikut berinvestasi membangun jaringan MRT.

    "Kami memang mendorong pihak swasta terlibat berinvestasi agar mereka merasakan hasil pembangunan yang dilakukan MRT. Dengan demikian, pembangunan MRT ke depan tidak lagi tergantung pada dana pemerintah, melainkan sepenuhnya didukung swasta (fully privately-led)," ujarnya.

    Bahkan, MRT fase tiga akan didahului dengan pembangunan TOD. Sebab, ketika TOD sudah terbentuk di banyak titik, pembangunan jaringan MRT tidak lagi tergantung pada dana pemerintah. Guna menuju ke arah tersebut, Oktober ini akan dibentuk anak usaha yang akan mengelola kawasan TOD, yaitu PT Integrasi Transit Jakarta.

    William juga menjelaskan, untuk TOD di kawasan MRT fase 3 yang akan melayani rute Kalideres-Ujungmenteng, sudah disiapkan sejak sekarang. Bahkan saat ini dalam tahap penyusunan dengan konsultan (pembahasan delineasi). Targetnya, pembahasan selesai November 2020 ini.

    Dia juga makin yakin akan dukungan swasta yang lebih besar setelah pemerintah memberi kepercayaan kepada MRT untuk memberikan penerbitan pertimbangan teknis kepada swasta dalam rangka Pengajuan Pelampauan KLB (koefisien luas bangunan). Selama ini, pemberian pertimbangan teknis tersebut diberikan oleh Dinas Penanaman Modal.

    Sebagai contoh, pihak swasta yang ingin meningkatkan KLB dari 5 menjadi 7, diwajibkan untuk menambah lebar jalan di kawasan yang dibangunnya. Pada akhirnya, MRT akan memetik keuntungan finansial dengan memberikan pertimbangan teknis tersebut.

    Namun William menjamin pertimbangan teknis dari MRT disesuaikan dengan aturan tentang tata ruang di Ibu Kota. Selain itu, keputusan akhir tentang KLB tetap berada di tangan pemerintah, melalui Rapim BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah).

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id