Transisi Pengelolaan Blok Rokan Jangan Sampai Tinggalkan Masalah

    Nia Deviyana - 01 April 2021 13:14 WIB
    Transisi Pengelolaan Blok Rokan Jangan Sampai Tinggalkan Masalah
    Ilustrasi blok migas. Foto: Dok. SKK Migas



    Jakarta: Proses transisi pengelolaan Blok Rokan dari PT Chevron Pasifik Indonesia (CPI) ke Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina Hulu Energi (PHE), dinilai jangan sampai meninggalkan persoalan.

    Pakar hukum Universitas Hasanuddin Abrar Saleng mengatakan, transisi pengelolaan harus jelas agar jangan sampai ada masalah di kemudian hari.






    "Semua harus dijelaskan dan kuat secara hukum. Karena kalau ada apa-apa, arbitrase akan melihat ke isi kontrak," ujar Abrar dalam webinar bertajuk Transisi Blok Rokan: Peluang dan Tantangan yang dikutip Kamis, 1 April 2021.

    Menurut dia, ada beberapa pertanyaan hukum terkait Blok Rokan. Salah satunya terkait lahan negara yang dipakai sebagai lokasi pembangkit listrik PT Mandau Cipta Tenaga Nusantara (MCTN) selaku anak usaha Chevron yang memasok listrik ke Blok Rokan beberapa tahun terakhir.

    Penyelesaian isu terkait lahan harus dituntaskan karena ada kabar MCTN akan menjual pembangkit tersebut melalui tender. Jika tender benar-benar akan diselenggarakan, maka negara sebagai pemilik lahan harus dilibatkan dan dimintai persetujuan.

    Menanggapi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang membuka peluang untuk berpartner dengan perusahaan lain untuk mengelola Blok Rokan dan melibatkan pengusaha lokal dalam kerja sama tersebut, Abrar mengatakan partner yang dipilih haruslah BUMD yang terbukti profesional dan menguntungkan.

    Sementara itu, anggota Fraksi PKB dari daerah pemilihan Riau, Abdul Wahid, mengatakan bahwa Chevron sudah mendapat banyak sekali dari penambangan minyak di Blok Rokan. Selama ini, seluruh aktivitasnya ditanggung negara melalui cost recovery.

    "Saya berharap, setelah kontrak selesai, ada legacy untuk Riau," ujarnya.

    Warisan itu, antara lain aset pembangkit PT MCTN yang diharapkan dapat dihibahkan ke Provinsi Riau. Harapan dilontarkan di tengah kabar MCTN akan menjual pembangkit tersebut.

    Menurut Wahid, penjualan pembangkit MCTN akan menambah masalah. Sebab, sebelum ini sudah ada sejumlah pertanyaan yang belum terjawab. Salah satunya soal penggunaan lahan tempat pembangkit berdiri. Lahan itu milik negara. Namun,  selama ini tidak ada keterangan soal sewa lahan untuk MCTN. Setidaknya karena tidak ada bukti pendapatan negara dari hasil sewa lahan MCTN.

    "Ini akan kami dalami ke SKK Migas," ujarnya.

    Senada, ekonom senior Faisal Basri yang  mengatakan transisi blok rokan harus sukses. Blok rokan penting di tengah penurunan produksi minyak nasional.

    "Harus terjamin kelancaran pasokan listriknya. Gangguan sehari, kerugiannya bisa sangat besar," ujarnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id