UU Ciptaker Bikin Puas Pelaku Usaha, Bagaimana dengan Pekerja?

    Husen Miftahudin - 09 Oktober 2020 12:48 WIB
    UU Ciptaker Bikin Puas Pelaku Usaha, Bagaimana dengan Pekerja?
    Ilustrasi pekerja - - Foto: Medcom
    Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku puas dengan kehadiran Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Seluruh keluh kesah pelaku usaha selama ini terakomodasi melalui beleid anyar tersebut.

    "Secara hampir keseluruhan, apa yang kami sampaikan itu sudah direspons secara positif oleh pemerintah dan DPR. Jadi kalau kita melihat, ini mudah-mudahan bisa menjawab seluruh kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi pelaku usaha," ujar Hariyadi dalam tayangan Metro Hari Ini dikutip Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.

    Hariyadi mengungkapkan masukan-masukan yang diberikan para pengusaha dalam Omnibus Law UU Ciptaker ditujukan untuk memperlancar penghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Masukan para pelaku usaha itu juga diklaim mampu menyerap banyak tenaga kerja.

    Hal tersebut sudah terkonfirmasi dalam data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2010 hingga 2019, penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor formal sudah lebih dari 70 persen.

    "Kalau pada 2010 rasio per Rp1 triliun itu bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 5.014 orang. Lalu di 2019 itu hanya bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.600 orang," paparnya.

    Demikian pula bila melihat tenaga kerja formal pada data BP Jamsostek yang angka absolutnya mengalami stagnasi. Seharusnya, proporsi tenaga kerja formal naik karena angkatan kerja Indonesia terus bertambah.

    Saat ini, pekerja formal yang ada di Indonesia jumlahnya sekitar 27 juta sampai 30 juta orang. Sementara pekerja informalnya itu mencapai lebih dari 70 juta orang.

    "Harusnya, kalau penciptaan lapangan kerja ini akan bisa seperti yang kita harapkan, maka yang informal itu akan beralih menjadi formal. Artinya, tingkat kesejahteraan itu akan menjadi lebih baik," tegas Hariyadi.

    Menurut dia, penyusutan angkatan kerja pada sektor formal inilah yang kini diperbaiki pemerintah dan DPR bersama dengan pengusaha. Bila Undang-Undang Ketenagakerjaan 13/2003 yang lama tidak diperbarui, demografi justru akan menjadi beban.

    "Kalau ini tidak dilakukan oleh pemerintah, perbaikan baik itu menyangkut regulasi, baik itu mengenai masalah ketenagakerjaannya, kita akan menjadikan itu menjadi beban demografi. Bukannya kita mendapatkan bonus demografi, tapi malah beban demografi," ketusnya.

    Hariyadi menegaskan, Omnibus Law UU Cipta Kerja tidak sepenuhnya menguntungkan pengusaha semata. Ada beberapa ketentuan yang juga merugikan para pelaku usaha.

    Omnibus Law UU Cipta Kerja merupakan aturan yang paling pas karena menyeimbangkan kepentingan pengusaha sebagai pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Termasuk bagi para investor yang akan masuk ke Indonesia.

    "Ini selalu muncul bahwa seolah-olah UU Cipta Kerja ini menguntungkan pengusaha dan merugikan buruh. Menurut saya ini adalah pandangan yang sangat tidak pas. Jadi yang diuntungkan dari UU Cipta Kerja ini adalah seluruh masyarakat Indonesia," pungkas Hariyadi.  


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id