Perpres Listrik EBT Jadi Kunci Kejar Target 23%

    Suci Sedya Utami - 23 November 2020 21:38 WIB
    Perpres Listrik EBT Jadi Kunci Kejar Target 23%
    Energi Terbarukan. Foto ; AFP.
    Jakarta: Direktur Eksekutif Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Paul Butarbutar menilai keberadaan Perarturan Presiden (Perpres) tentang harga jual listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT) sangat penting bagi pencapaian target bauran energi 23 persen di 2025.

    Ia mengatakan Perpres ini akan mendorong pengembangan EBT di tanah air yang saat ini kapasitasnya masih rendah di sektor kelistrikan. Seperti diketahui Indonesia memiliki potensi EBT mencapai 400 gigawatt (GW). Namun kapasitas terpasang sampai saat ini baru sebesar 10 GW atau 2,5 persen dari potensi yang ada.

    Menurut Paul, dengan adanya Perpres tersebut akan memperjelas hitung-hitungan keekonomian para pengembang yang ingin berinvestasi di pembangkit EBT.

    “Fungsinya (Perpres) bagaimana investasi energi terbarukan bisa segera dilaksanakan. Yang paling penting untuk target 23 persen ini. Ini butuh pekerjaan dan usaha besar, itu yang akan dilakukan melalui penerbitan Perpres,” kata Paul dalam virtual the 9th Indonesia EBTKE ConEx, Senin, 23 November 2020.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Aneka  Energi Terbarukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Harris Yahya mengatakan rancanagan Perpres telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

    Ia memastikan aturan tersebur akan segera terbit. Sebab menurut Haris, semakin lama diselesaikan maka akan semakin menghambat pengembangan EBT. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.

    “Kalau terus tertunda (penerbitan Perpres) memang akan ada dampak terhadap pengembangan energi terbarukan, karena dalam rancangan Perpres ini menjawab berbagai permasalahan implementasi regulasi,” kata Harris.

    Menurut Harris, beleid tersebut mengatur mekanisme harga listrik EBT yang menarik bagi pengembang dengan skema Feed in Tariff untuk pembangkit listrik EBTdengan kapasitas di bawah lima megawatt (MW). Dengan mekanisme harga ini maka tidak ada lagi negosiasi harga dengan PT PLN (Persero) sebagai pembeli. Mekanisme harga lainnya yakni penawaran terendah, patokan tertinggi, atau kesepakatan.

    Aturan ini juga memberikan sejumlah insentif bagi proyek energi terbarukan. “Insentif-insentif yang sudah ada tetap berlaku. Namun, ada tambahan insentif seperti bila ada gap ketentuan harga di Perpres dengan BPP (biaya pokok penyediaan) listrik, itu akan ditanggung pemerintah,” jelas Harris.

    Dalam payung hukum tersebut, harga listrik EBT yang berlaku akan mempertimbangkan faktor lokasi pembangkit listrik yang menjadi faktor pengkali (F). Besaran faktor lokasi ini semakin besar untuk daerah Indonesia bagian timur dan pulau-pulau kecil.

    Lebih lanjut, faktor lain yang juga diperhitungkan yakni kapasitas pembangkit. Harga listrik energi terbarukan akan ditetapkan lebih tinggi di masa awal pembangkit listrik beroperasi antara 12-15 tahun pertama. Selanjutnya, harga listrik dipatok lebih rendah hingga kontrak berakhir di tahun ke-30.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id