comscore

KKP Jamin Kemudahan Budi Daya Lobster

Suci Sedya Utami - 13 Juli 2021 18:43 WIB
KKP Jamin Kemudahan Budi Daya Lobster
Benur atau benih lobster. Foto: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan budi daya lobster di Indonesia.

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 yang belum lama ini terbit, yang mendorong berkembangnya budi daya lobster dalam negeri yang bertujuan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat dan peningkatan devisa negara melalui ekspor.
"Budi daya lobster adalah village-based industry, artinya sesuai dengan karakteristik usaha dan kemampuan teknis masyarakat pesisir, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar," ujar Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Tubagus Haeru Rahayu, dalam diskusi daring Bincang Bahari bertajuk Jalan yang Benar untuk Benur, Selasa, 13 Juli 2021.

Sesuai beleid tersebut, segmentasi usaha budi daya lobster di Indonesia terbagi dalam dua segmen usaha meliputi Pendederan dan Pembesaran. Segmentasi tersebut lalu terbagi dalam empat kategori, yakni pendederan 1 yakni proses budi daya dimulai dari benur hingga ukuran lima gram. Kemudian Pendederan II di atas lima gram sampai dengan 30 gram, pembesaran I di atas 30 gram sampai dengan 150 gram, dan pembesaran II di atas 150 gram.

Tebe, sapaan Tubagus, memastikan budi daya lobster di Indonesia boleh dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik skala mikro, kecil menengah, hingga besar, selama memiliki izin yang didaftarkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan memenuhi enam persyaratan yang telah ditetapkan oleh KKP.

Di antaranya persyaratan lokasi, daya dukung lingkungan perairan, sarana dan prasana budi daya, penanganan penyakit, penanganan limbah, hingga penebaran kembali (restocking) minimal dua persen dari hasil panen.

"Kenapa limbah dan restocking ini menjadi sangat penting, karena konsep kita ke depan adalah blue economy," ujar Tebe.

Untuk mendukung tumbuhnya kegiatan budi daya lobster di Indonesia, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB) turut menggandeng asosiasi yang concern pada budi daya lobster baik di dalam maupun luar negeri. Tujuannya agar pembinaan budi daya lobster kepada masyarakat bisa lebih masif dilakukan, termasuk dalam hal teknologi dan pemasaran.

Selain itu, sambung Tebe, pihaknya tengah menggodok kerja sama dengan pihak asuransi sebagai dukungan jaminan usaha bagi para pembudidaya lobster di Indonesia. Pinjaman modal juga akan diberikan melalui BLU LPMUKP yang ada di bawah naungan KKP.

"Sementara untuk juknis yang menjadi pegangan teman-teman di lapangan, hari ini kita akan pleno kan tuntas dan akan kita masukkan ke Biro Hukum. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah clear and clean dan sudah bisa operasional," pungkasnya.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP Muhammad Zaini memastikan kemudahan usaha budi daya lobster di Indonesia tetap sesuai dengan prinsip ekonomi biru agar tidak terjadi eksploitasi pada biota laut tersebut. Salah satu wujudnya yakni penetapan kuota dan lokasi penangkapan BBL berdasarkan rekomendasi dari Komnas Kajiskan. Penangkapan benur di alam juga harus menggunakan alat tangkap ramah lingkungan.

"Jadi kami (KKP) tidak semerta-merta mengeluarkan sendiri terhadap kuota ini. Tapi ditetapkan oleh Komnas Kajiskan. Alat penangkap yang digunakan pun harus bersifat pasif," ucap Zaini.

Lahirnya Permen KP ini, sambung Zaini, juga memberi dukungan bagi pertumbuhan ekonomi nelayan-nelayan kecil. Sebab yang boleh menangkap benur di alam adalah nelayan yang menggunakan kapal di bawah 5 GT.

Permen ini juga mengatur pembudidaya diwajibkan melakukan pelepasliaran minimal dua persen hasil panen sesuai segmentasi usaha.

"Pelepasliaran bisa di kawasan konservasi atau di luar kawasan konservasi yang memiliki fungsi pengembangan kawasan pesisir. Selain pelepasliaran, benih bening lobster juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan riset. Ini yang baru," terang Plt. Direktur Jenderal PRL KKP, Hendra Yusran Siry.

Sanksi bagi penangkap benur

Selanjutnya dari sisi pengawasan, Permen ini juga mengatur pengawasan pengambilan benur di alam dan pengawasan terhadap aktivitas budi daya lobster yang  tujuannya menjaga ekosistem tetap lestari. Sesuai Pasal 19 Ayat 1, sanksinya berupa sanksi administratif dan sanksi pidana bagi para pelanggar.

Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Ditjen PSDKP, Drama Panca Putra turut menjelaskan benih bening lobster (BBL) atau benur hanya boleh dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya di dalam negeri. Bila hendak melakukan lalu lintas BBL untuk kegiatan budi daya, ada persyaratan yang harus dipenuhi.

Mulai dari ukuran benih lobster hasil pembudidayaan minimal lima gram. Kemudian pemohon harus melengkapi Nomor Induk Berusaha (NIB), hingga surat keterangan asal benih yang diterbitkan oleh unit pelaksana teknis yang membidangi perikanan budi daya atau dinas; serta harus menyertakan tujuan lokasi pembudidayaan.

"Pada prinsipnya kita mendukung kegiatan teman-teman pelaku usaha, dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha pada kepatuhan peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya dapat bermuara pada pelestarian sumber daya lingkungan, khususnya sumber daya lobster," pungkas Drama.

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id