Dunia Usaha Tunggu Penjelasan Detail Status Bencana Nasional Covid-19

    Suci Sedya Utami - 14 April 2020 19:52 WIB
    Dunia Usaha Tunggu Penjelasan Detail Status Bencana Nasional Covid-19
    Ilustrasi virus korona yang menyebabkan status bencana nasional. Foto : Medcom.id.
    Jakarta: Kalangan dunia usaha menunggu penjelasan detail pemerintah terkait penetapan wabah covid-19 sebagai bencana nasional. Hal ini karena status ini akan memengaruhi dunia bisnis kedepanya.

    Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani mengatakan pihaknya ingin memastikan apakah status tersebut masuk dalam kategori force majeure atau kahar. Sebab, kata Hariyadi, dalam kacamata dunia usaha, status bencana nasional diartikan sebagai kondisi force majeure.

    "Kami masih menunggu penjelasan bagaimana detailnya, seperti apa, maksudnya bencana nasional itu apakah masuk dalam kategori force majeure atau apa.  Jadi kita juga ingin tahu, implikasinya seperti apa, mohon penjelasannya pemerintah," kata Hariyadi pada Medcom.id, Selasa, 14 April 2020.

    Menurut hukum bisnis, jika situasi dinyatakan force majeure maka akan berimplikasi dan mengganggu kontrak atau perjanjian bisnis yang telah ditandatangani bersama. Sebab dalam perjanjian biasanya juga diatur mengenai konsekuensi dari adanya peristiwa force majeure, misalnya apakah menunda perjanjian atau dapat dijadikan sebagai syarat batal suatu perjanjian.

    Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menetapkan wabah virus korona (covid-19) sebagai bencana nasional. Ketetapan itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 yang diteken Jokowi Senin kemarin.

    "Menyatakan bencana nonalam yang diakibatkan oleh penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional," kata Presiden seperti tertuang dalam poin pertama Keppres tersebut.

    Pada poin kedua, ditetapkan penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan penyebaran covid-19 dilaksanakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sesuai Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 7 Tahun 2020 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

    Adapun poin ketiga, gubernur, bupati, dan wali kota sebagai Ketua Gugus Tugas di daerah dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan pemerintah pusat.
     
    Dalam pertimbangan Keppres, penetapan wabah korona sebagai bencana nasional didasarkan dampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas. Kemudian, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan covid-19 sebagai pandemi global pada 11 Maret lalu.

    (SAW)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id