Hipmi Fokus Selesaikan Tiga Masalah Krusial saat Pandemi

    Husen Miftahudin - 23 Mei 2020 12:30 WIB
    Hipmi Fokus Selesaikan Tiga Masalah Krusial saat Pandemi
    Ilustrasi. FOTO: Medcom.id
    Jakarta: Pengusaha muda nasional yang tergabung dalam Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) sedang fokus dalam menyelesaikan tiga masalah krusial di masa pandemi covid-19. Ketiga masalah tersebut terkait dengan ketenagakerjaan, vokasi, dan kesehatan.

    Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi Sari Pramono mengatakan dunia vokasi perlu adanya link and match dengan pengusaha. Hipmi mendorong kesiapan pendidikan vokasi agar tenaga kerja lokal bisa diterima oleh pasar atau market tenaga kerja.

    "Jika ada link and match pendidikan vokasi, insyaallah semuanya terserap. Hipmi harus banyak bersinergi dengan dunia kampus karena melahirkan calon pekerja untuk kita, jadi harus ada kesesuaian. Keterampilan juga harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar," ujar Sari dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Sabtu, 23 Mei 2020.

    Menurut Sari peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat penting bagi perekonomian sebuah negara karena menjadi salah satu input penting bagi pembangunan industri yang berdaya saing. Pada 2030-2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktif mencapai 64 persen dari total penduduk 297 juta jiwa.

    "Sumber daya sehat dan kuat itu penting, seperti misalnya bonus demografi antara bencana versus kesempatan. Berdasarkan laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia pada 2017 di peringkat 47, pada 2018 menempati posisi peringkat 45, dan di peringkat 50 pada 2019," ucapnya.

    Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, dibutuhkan kerja sama dan dukungan dari industri sebagai faktor penting terselenggaranya pendidikan kejuruan dan vokasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan dunia kerja. Sementara sebesar 60 persen di Indonesia masih tamatan rendah, yaitu SMP ke bawah.

    "Kami membantu pemerintah untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja di lingkungan perusahaan kita sendiri maupun mendorong program pemerintah yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja," ungkapnya.

    Dengan demikian, pembangunan kualitas SDM harus melalui pengembangan vokasi dengan mendorong keterlibatan dunia usaha dan dunia industri, pemberian beasiswa untuk pendidikan vokasi, peningkatan kompetensi tenaga pendidik vokasi, penyesuaian kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri dan teknologi, revitalisasi pendidikan tinggi vokasi, serta penyusunan regulasi terkait sistem mekanisme pembelajaran standar nasional pendidikan.

    "Minat wirausaha juga perlu disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk masuk ke dalam kurikulum pengajaran, agar minat jadi pengusaha dapat dipupuk sedini mungkin dan menjadi salah satu pilihan profesi," bebernya.

    Saat ini, aku Sari, sekitar dua juta karyawan sudah dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan di mana jumlah tersebut masih terus meningkat. Angka PHK dan karyawan dirumahkan diperkirakan bisa mencapai 2,9 juta hingga lima juta di Indonesia.

    Sementara jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) masih rendah dibandingkan dengan angka angkatan kerja sebanyak 130 juta atau sekitar 0,03 persen. "Kita perlu mengoptimalkan manfaat TKA ini dengan masuknya ilmu dan teknologi baru dalam bidang pekerjaan, peningkatan investasi di Indonesia, dan memicu produktivitas tenaga kerja lokal," tutur dia.

    Ketua Kompartemen Industri Kesehatan Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan BPP Hipmi, I Gusti Nyoman Darmaputra menilai industri kesehatan di Indonesia potensial namun belum dioptimalkan. Sebanyak 95 persen bahan baku obat impor, 95 persen fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) impor, 60 persennya dari Tiongkok, dan lima persen dipenuhi produsen lokal.

    "Pelayanan kesehatan di Indonesia yang kurang optimal juga menyebabkan banyaknya orang Indonesia yang berobat ke luar negeri (kesehatan impor), sehingga Indonesia kehilangan USD700 juta (setara Rp10,5 triliun, kurs Rp15 ribu per USD). Jumlah pasien Indonesia yang berobat ke luar negeri pada 2006 sebanyak 350 orang, sedangkan sebanyak 600 orang Indonesia berobat ke luar negeri pada 2015," jelas Darma.

    Sementara itu, ia menambahkan, industri alat kesehatan (alkes) mengalami peningkatan sebesar 25,3 persen. Swasembada industri kesehatan domestik dinilai dapat mengurangi ketergantungan impor, menambah lokal konten, mendorong penelitian dan produksi bersama Indonesia, serta mengembangkan bioteknologi dan herbal yang belum termanfaatkan.

    "Selain itu, industri farmasi didukung pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2016 yaitu Percepatan Industri Farmasi dan Alkes mendukung kemandirian obat nasional," tutupnya.

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id