Asosiasi Telekomunikasi Apresiasi Langkah Kominfo di UU Ciptaker

    Medcom - 25 Oktober 2020 15:44 WIB
    Asosiasi Telekomunikasi Apresiasi Langkah Kominfo di UU Ciptaker
    Pekerja melakukan perawatan menara pemancar telekomunikasi. Foto: Antara/Zabur Karuru.
    Jakarta: Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) mengapresiasi langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang menyelesaikan UU Cipta Kerja sektor Pos dan Telekomunikasi. UU itu dinilai memberikan angin segar sektor telekomunikasi Indonesia.

    “Kami mengapresiasi jerih payah yang dilakukan Menkominfo Johnny Gerard Plate dan jajarannya. Saya yakin UU Cipta Kerja ini membuat industri TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) ) menjadi lebih maju,” kata Ketua Umum APJATEL Muhammad Arif, Minggu 25 Oktober 2020.

    Arif mengatakan, selama ini pelaku usaha jaringan telekomunikasi kesulitan menggelar jaringan telekomunikasi, khususnya di daerah. Lahirnya UU Cipta Kerja memberikan kemudahan kepada penyelanggara komunikasi.

    “Kini pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan fasilitasi atau kemudahan kepada penyelenggara telekomunikasi untuk membangun infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien,” katanya.

    Arif berharap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) dan Rancangan Peraturan Menteri (RPM) UU Cipta Kerja segera dibuat agar tujuan pelaksanaan UU Cipta Kerja dapat segera terwujud.

    Aturan itu perlu disusun Kemenkominfo dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga menjadi peraturan yang memudahkan dalam memperoleh izin dari pemerintah daerah.

    “UU Cipta Kerja ini untuk meningkatkan penetrasi jaringan telekomunikasi dan perekonomian nasional khususnya di bidang TIK serta menciptakan lapangan pekerjaan baru,” ujarnya

    Kepastian hukum dan kemudahan perizinan, kata Arif, akan menjadi solusi atas kendala-kendala yang selama ini terjadi ketika menggelar jaringan telekomunikasi di daerah.

    “Kami berharap RPP dan RPM saling menguatkan guna mendukung UU Cipta Kerja. Proses perizinan dipangkas dan pungutan liar teratasi. Karena pungli ini menyebabkan biaya tinggi. Dampaknya, masyarakat selaku pengguna menjadi  terbebani,” katanya.

    Arif mengungkapkan, pemerintah pusat ingin segera mewujudkan pemerataan broadband dan memangkas segala bentuk perizinan dan pungutan. Namun, masih ada aturan daerah yang membebani, seperti biaya yang tinggi hingga adanya pungutan liar.

    Menurut Arif, jika RPP dan RPM keluar, dipercaya akan membantu pengadaan telekomunikasi untuk menggelar jaringan. Serta dapat mendukung percepatan dan penetrasi serta penyebaran jaringan broadband di Indonesia. Jaringan broadband yang merata dan meluas sangat dibutuhkan guna mewujudkan smartcity dan menyongsong Indonesia masuk Industri 4.0.

    (FZN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id