Wujudkan RI Jadi Hub Ekonomi Digital, Kadin Dorong Startup IPO

    Annisa ayu artanti - 26 Maret 2021 13:05 WIB
    Wujudkan RI Jadi Hub Ekonomi Digital, Kadin Dorong <i>Startup</i> IPO
    Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI). Foto: Medcom.id/Desi Angriani



    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong perusahaan-perusahaan teknologi rintisan (tech startup) untuk melakukan Penawaran Umum Perdana/Initial Public Offering (IPO) di pasar modal Indonesia.

    Pasalnya, melalui IPO di dalam negeri diharapkan perusahaan teknologi rintisan bisa tumbuh dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai hub ekonomi digital di Asia Tenggara, bahkan bersaing di kancah internasional.






    "Perusahaan teknologi startup sudah memperlihatkan kinerja yang baik, berkontribusi dalam perekonomian dan terbukti membantu kesejahteraan masyarakat, bahkan tetap bisa tumbuh di masa pandemi. Misalnya, perusahaan startup layanan jasa antar penumpang atau barang dan lain-lainnya” ungkap Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Maret 2021.

    Merujuk pengalaman di negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Hong Kong, dan Singapura menunjukkan, bahwa IPO dari sebuah unicorn atau decacorn merupakan peristiwa penting bagi pasar modal dan perekonomian suatu negara. Dua perusahaan dengan IPO terbesar sepanjang sejarah merupakan perusahaan tech startup, yaitu Alibaba dan Facebook.

    Menurutnya, jika perusahaan teknologi rintisan dalam negeri bisa IPO di bursa Tanah Air, dapat meningkatkan kapasitas bisnisnya dengan penyertaan modal dari dana masyarakat di pasar modal dan diharapkan bisa unjuk gigi bersaing di kancah internasional.

    Kendati demikian, Rosan juga menyampaikan saat ini perusahaan rintisan menemui beberapa tantangan dalam perjalanan menuju IPO karena masih dinilai memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional.

    "Memang ada beberapa peraturan pasar modal yang menjadi perhatian kami untuk pengembangan perusahaan rintisan ini, antara lain mengenai pengaturan kelas saham ganda, pemegang saham pengendali, penambahan modal tanpa HMETD (Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu), hingga pencatatan saham ganda di dua Bursa Efek (dual listing) dan e-Bookbuilding (Penawaran Awal secara Elektronik)," ungkap Rosan.

    Terkait hal tersebut, Rosan mengatakan, Kadin telah mengirimkan surat secara resmi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pihaknya berharap dapat segera berkoordinasi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id