comscore

Kenaikan CPO Bikin Mendag Galau

Husen Miftahudin - 12 Januari 2022 18:02 WIB
Kenaikan CPO Bikin Mendag Galau
Ilustrasi kelapa sawit - - Foto: dok MI
Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi merasakan dilema atas kenaikan harga minyak goreng disaat harga minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) melonjak.

"Kenapa harga minyak goreng naik? Itu karena harga CPO-nya naik, dan harga CPO yang naik itu juga mempunyai andil dalam kenaikan harga tersebut," ucap Lutfi dalam Launching Holding BUMN Pangan dengan nama ID Food, Rabu, 12 Januari 2022.

 



Di satu sisi, Lutfi mengaku senang dengan kenaikan harga CPO di tingkat global. Namun disisi lain, ia sekaligus merasa sedih karena harga minyak goreng sawit mengalami kenaikan signifikan.


Ia menyebut bahwa kenaikan harga CPO terjadi karena sejumlah mekanisme. Dia bilang kenaikan harga CPO ini juga menjadi salah satu tujuan Indonesia untuk mendongkrak capaian ekspor, dengan Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar dunia.

"Ekspor (CPO) kita pada 2021 ini mestinya mencapai USD27 miliar, tertinggi dalam sejarah. Harganya per ton USD1.340. Tapi apa efeknya? Harga minyaknya naik," urai Lutfi.

Terkait kenaikan harga minyak goreng sawit pemerintah langsung melakukan intervensi dengan menyediakan minyak goreng harga terjangkau, sebesar Rp14 ribu per liter. Hal ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan membeli harga minyak goreng dengan harga selangit.

Rencananya pemerintah akan menyediakan minyak goreng murah selama enam bulan ke depan, lalu dievaluasi pada Mei dan bisa diperpanjang. Adapun volume minyak goreng murah selama enam bulan sebanyak 1,2 miliar liter dengan anggaran untuk menutup selisih harga ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp3,6 triliun.


"Mekanismenya menggunakan mekanisme BPDPKS, kira-kira kita akan menyubsidi sekitar Rp3.000 per liter. Kita siapkan buat 1,2 miliar liter untuk enam bulan pertama 2022. Saya jamin harga akan di Rp14 ribu," tegas Lutfi.

Diketahui bahwa kebutuhan anggaran untuk penyediaan minyak goreng ini akan dilakukan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). BPDPKS akan menyiapkan dana untuk enam bulan, termasuk pembayaran PPN dan mempersiapkan perjanjian kerja sama dan penetapan surveyor independen.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id