Peran Utama Pos Indonesia dalam Distribusi BST

    Ade Hapsari Lestarini - 15 September 2021 16:59 WIB
    Peran Utama Pos Indonesia dalam Distribusi BST
    Ilustrasi Pos Indonesia. Foto: dok MI/Immanuel.



    Jakarta: Program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) masih terus berjalan. Bantuan sebesar Rp300 ribu yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang terdampak covid-19, khususnya karena penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di berbagai wilayah.

    Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rachmad Djoemadi menegaskan, BST diperuntukkan hanya bagi masyarakat yang tidak mampu yang belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH). Kriteria penerima bansos tunai Rp300 ribu adalah mereka yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), dan telepon yang bisa dihubungi.

    "PT Pos Indonesia sebagai poros utama dan partner dari Kemensos dalam penyaluran BST tersebut terus berupaya melakukan percepatan penyaluran bansos kepada masyarakat," ungkap dia, dalam keterangan resminya, Rabu, 15 September 2021.

    Faizal menambahkan, Pos Indonesia secara intensif turun dan mengecek langsung proses penyaluran BST tersebut agar tepat sasaran. Dirinya mengakui masih terdapat kendala yang terjadi di lapangan terkait penyaluran BST tersebut, namun semuanya masih dapat terkontrol.

    "Banyak daerah yang sulit dijangkau, terutama di daerah 3T yang akses dan mobilitas terbatas. Inilah tugas Pos Indonesia dalam pendistribusian BST, yakni untuk orang-orang yang lebih sulit dijangkau. Termasuk karena banyak dari masyarakat kita yang tidak memiliki rekening bank," jelas Faizal.

    Pos Indonesia juga selalu berkoordinasi dengan kelurahan dan RW setempat agar penyaluran BST tersebut dapat dilakukan secara optimal. Penyaluran BST diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat sehingga dapat mendorong pemulihan ekonomi nasional.

    Kemensos pun telah menyiapkan tiga langkah strategis dalam pendistribusian program bantuannya. Pertama, melakukan sinkronisasi dan pemadanan data penerima bantuan dengan NIK di Kementrian Dalam Negeri. Kedua, memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. Bantuan sosial existing seperti Program Keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Ketiga, menggunakan teknologi berbasis digital untuk menyiapkan aplikasi belanja bagi penerima bantuan.

    Kantor Pos di daerah bergerak berdasarkan data dari Pemerintah Daerah (Pemda) untuk penyesuaian data dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSK). Oleh karena itu, Pos Indonesia dan Pemerintah untuk aktif melakukan pemuktahiran data.(AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id