Himbara Jadi Penyangga Likuiditas Bisa Pengaruhi Saham Bank BUMN

    Eko Nordiansyah - 11 Mei 2020 15:28 WIB
    Himbara Jadi Penyangga Likuiditas Bisa Pengaruhi Saham Bank BUMN
    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani. Foto : Medcom.
    Jakarta: Rencana penunjukan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai bank penyangga likuiditas bagi bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas oleh dianggap akan membebani bank-bank BUMN tersebut. Apalagi di tengah adanya kebijakan restrukturisasi kredit perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani mengaku tak sependapat jika bank Himbara menjadi bank penyangga likuiditas. Menurutnya, kebijakan ini akan memengaruhi saham bank-bank BUMN, karena dikhawatirkan para pemegang saham minoritas memiliki pandangan negatif soal kebijakan tersebut.

    "Harus hati-hati juga karena bank Himbara sudah go publik. Jadi ada pemegang saham minoritaskan, nah itu kan bahaya juga. Mereka pasti berpikir 'lho inikan bank harus mencari profit tapi malah menangani yang lain'. Mereka pasti juga berpikir menangani restrukturisasi saja sudah banyak sekali dan repot, ini malah bank lain," ujar Aviliani kepada wartawan di Jakarta, Senin, 11 Mei 2020.

    Di sisi lain, penunjukan bank Himbara sebagai penyangga likuiditas akan menimbulkan konflik kepentingan antara bank penyangga likuiditas dengan penerima likuiditas. Sebagai bank penyangga likuiditas, tentu bank Himbara harus bisa menilai dan membantu likuiditas bank-bank yang sedang kesulitan. Padahal, dalam hal ini, OJK memiliki wewenang untuk melakukan penilaian.

    "Ada beberapa yang perlu dipertimbangkan kalau Himbara yang menjadi penyangga likuiditas. Pertama pasti ada conflict of interest, karena Himbara akan menilai bank lain, karena otomatis kan yang menerima likuiditaskan banknya, pasti Himbara menilai bank penerima likuiditas. Padahal, selama ini kan saling rahasia-rahasian antar bank," ungkap dia.

    Aviliani menyarankan, baiknya lembaga keuangan lain di luar bank Himbara yang dijadikan sebagai lembaga penyangga likuiditas seperti PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan perusahaan BUMN yang mengelola aset-aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), baik aset kredit, saham maupun properti.

    "PPA ini kan semacam venture capital kan, menempatkan dulu dana kemudian nanti ditarik lagi. Itu kan PPA juga di bawah pemerintah, dia BUMN juga, jadi kalau dia yang melakukan kan tidak ada conflict of interest. Kalau saya usul, dana pemerintah likuiditas itu menyalurkannya bisa ke PPA atau PT SMI juga bisa yang kepanjangan tangan dari Kemenkeu kan," paparnya.

    Senada Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah menekankan urusan likuiditas seharusnya tidak melibatkan bank Himbara, melainkan ini menjadi wewenang bank sentral yang tugasnya mengatur likuiditas di pasar. Menurutnya, jika bank mengalami kesulitan likuiditas maka langkah terakhir yakni bank sentral harus menggelontorkan likuiditasnya untuk perbankan.

    "Kenapa urusan likuiditas ini melibatkan bank Himbara Seharusnya urusan likuiditas itu urusannya bank sentral. Yang mengatur likuiditas perekonomiankan bank sentral. Bank sentral juga dalam posisi 'lender of the last resort'. Ini menegaskan peran bank sentral dalam mengatur likuiditas. Bank sentral memiliki semua instrumen untuk menjaga likuiditas sistem perbankan," tegasnya.

    Jika bank BUMN menjadi bank penyangga likuiditas, mau tidak mau bank Himbara harus bisa menilai apakah bank penerima likuiditas tersebut layak untuk menerima atau tidak. Namun yang dikhawatirkan adalah, apabila ke depan terdapat masalah pada bank penerima likuiditas, tentu yang harus bertanggung jawab di sini adalah bank penyangga likuiditasnya.

    "Kenapa harus melalui bank anchor? Kalau itu yang dilakukan, pertanyaannya likuiditas bank Himbara sumbernya dari mana? Kemungkinan besar dari pemerintah. Pengaturan dan pengawasan tetap di OJK, tapi nanti kalau ada apa-apa yang akan diminta pertanggung jawaban adalah pejabat bank Himbara," ujar dia.

    Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan sebelumnya menilai rencana menunjuk bank Himbara untuk menjadi bank penyangga likuiditas  sama saja melempar tanggung jawab. Jika bank Himbara melakukan tugas pinjaman likuiditas, maka tugas tersebut bertentangan dengan UU PPKSK dan Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

    "Tidak ada dasar hukumnya bagi KSSK melibatkan bank-bank Himbara dalam masalah ini, karena bank Himbara bukanlah anggota KSSK. Kalau bank Himbara mendapatkan likuiditas yang digelontorkan dari Kemenkeu melalui BI, itu wajar karena Himbara milik negara. Sebaiknya KSSK tidak mengorbankan bank Himbara sebagai penyangga likuiditas bagi perbankan yang kesulitan likuiditas," pungkasnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id