comscore

Mampu Topang Perekonomian, Kebijakan IHT Diminta Adil

Eko Nordiansyah - 10 Mei 2022 18:08 WIB
Mampu Topang Perekonomian, Kebijakan IHT Diminta Adil
Ilustrasi. Foto: AFP/Juni Kriswanto.
Jakarta: Pemerintah diminta untuk melindungi Industri Hasil Tembakau (IHT) karena memiliki dampak yang signifikan dalam menopang perekonomian negara. Untuk itu, kebijakan soal IHT harus bisa lepas dari serangan-serangan pihak luar yang hendak mengintervensi kebijakan dalam negeri.

"Intinya adalah kedaulatan kita harus dirawat, jangan mudah dikikis. Saya tahu banyak keinginan, tapi pemerintah harus memperhatikan semua kepentingan, jangan sampai satu sisi saja tapi merusak yang lainnya," kata Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani (Unjani) Hikmahanto Juwana dalam webinar, Selasa, 10 Mei 2022.
Menurut Hikmahanto, ada kepentingan tertentu dari pihak luar yang bermaksud menghancurkan IHT melalui intervensi kebijakan dengan berbagai dalih. Padahal, tambah Hikmahanto, hal yang dikhawatirkan utamanya bukanlah semata-mata atas dasar kesehatan, akan tetapi persaingan bisnis dan motif ekonomi yang akan merugikan bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, sudah sepatutnya pemerintah mempertimbangkan suara dari seluruh pemangku kepentingan IHT dalam menentukan kebijakan bukan hanya sisi kesehatan saja. Pemangku kepentingan di sini termasuk industri, pekerja, petani, serta instansi terkait seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan.

"Yang saya takuti tujuannya itu bukan kesehatan, tapi menghancurkan industri rokok. Pertanyaan kita, dimana kehadiran pemerintah wajib hadir terkait kewajibannya sesuai pasal 27 UUD 1945," tegas Hikmahanto.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menduga ada intervensi kebijakan IHT melalui berbagai aksi yang dilakukan dengan dukungan kucuran dana. Hal ini memperlihatkan bahwa kampanye dan aktivitas ini tidak bebas kepentingan. Faktanya kampanye ini sarat kepentingan, salah satunya yaitu yang menjadi titipan donor, dilengkapi dengan berbagai lobi tingkat tinggi.

"Jangan sampai kita diinjak oleh konspirasi global yang menginfiltrasi kebijakan nasional untuk kepentingan pihak tertentu. Jelas kok, dan tidak ada yang berani teriak. Negara ini tidak akan berdikari seperti yang disampaikan Bung Karno jika tidak bisa bebas mengatur kebijakan kita sendiri," ujar dia.

Menurut Misbakhun, IHT tidak diprioritaskan pemerintah karena narasi yang disampaikan selalu dibenturkan dengan kesehatan tanpa melihat betapa strategisnya komoditas tembakau terhadap kepentingan dan perekonomian nasional. Apalagi sektor ini memberikan penerimaan negara yang cukup besar, namun tidak pernah diberikan pembinaan oleh pemerintah.

"Perlu ada konsolidasi yang besar antara semua pihak yang terlibat di mata rantai IHT untuk melawan intervensi asing. Menurutnya industri harus kompak dan bersatu untuk melindungi IHT. Intinya perlu ada konsolidasi besar untuk menghadapi kekuatan ini. Saya tantang industri ini dapat lebih kompak lagi dan bersatu," pungkasnya.


(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id