comscore

Distribusi Minyak Goreng Pakai Aplikasi Rawan Penyimpangan

Medcom - 28 Juni 2022 15:15 WIB
Distribusi Minyak Goreng Pakai Aplikasi Rawan Penyimpangan
Ilustrasi petani sawit. Medcom.id /Nia Deviyana
Jakarta: Kemenko Maritim dan Investasi dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) diminta mempertimbangkan kembali ide distribusi minyak goreng (migor) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan NIK. Cara tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merepotkan masyarakat serta berpotensi menyebabkan penyimpangan.

Anggota Komisi 6 DPR Deddy Yevri Sitorus mengatakan, Kemendag harus menjelaskan dan menyosialisasikan siapa saja yang berhak membeli migor tersebut. Jika tidak, berpotensi menimbulkan kerumunan orang yang kecewa karena tidak mendapatkan migor. 
“Orang datang ke tempat pembelian ternyata aplikasi menunjukkan warna merah, pada saat yang sama banyak warga lain yang terlihat mampu ternyata dapat migor. Hal ini bisa berujung kegaduhan di lapangan," kata Deddy.

Deddy. juga menyebut penggunaan KTP yang tidak mengacu pada Kartu Keluarga (KK) berpotensi menimbulkan gaduh karena volume yang ditetapkan cukup besar, 10 kg/KTP per hari. "Ini bisa mendorong penimbunan dan alokasi di setiap titik itu habis dalam waktu singkat, sehingga tidak banyak bisa mendapatkan. Menurutnya, hal ini bisa saja terjadi karena selisih harga dengan minyak goreng kemasan masih cukup tinggi," ujarnya.

Menurut Deddy, cara terbaik adalah dengan membuat rantai distribusi yang benar dan memastikan pasokan lancar, sesuai kebutuhan di setiap daerah dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Saat ini pasokan melimpah, bahkan pabrik kelapa sawit tidak mampu menampung produksi. Tanpa tata kelola rantai pasok yang baik dan mekanisme distribusi yang benar, persoalan minyak goreng tidak akan pernah terselesaikan secara fundamental dan merugikan semua," ujar Deddy. 

“Saat ini yang terpenting adalah membanjiri pasar domestik dan memperlancar proses ekspor agar mekanisme pasar bekerja. Hal ini akan mendorong keseimbangan supply dan demand serta mendorong harga turun secara wajar,” tukas Deddy. 

Deddy berharap pemerintah berpikir sistemik dan menata ekosistem sawit serta minyak goreng secara fundamental, tidak selalu berpikir ad hoc dan parsial. 

"Saat ini kerugian dialami semua pihak, terutama pelaku perkebunan skala sedang dan petani sawit rakyat. Tidak ada yang mendapat keuntungan dari kekacauan ini selain mafia migor. 

Menurut Deddy, Saat ini petani kecil sedang menderita sebab harga buah sawit sudah turun hingga Rp400/kg dari harga keekonomian yang wajar sebesar Rp2.156/kg akibat tangki penyimpanan yang sudah melebihi kapasitas. Seharusnya dengan harga minyak sawit yang sudah menyentuh Rp5.138/kg, harga minyak goreng curah berada jauh di bawah HET, yaitu di kisaran Rp12.156/kg atau sekitar Rp11.200/liter.

(FZN)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id