comscore

Ujung Tombak Transisi Energi

Desi Angriani - 21 Desember 2021 21:55 WIB
Ujung Tombak Transisi Energi
Ilustrasi pembangkit-pembangkit yang menjadi sumber emisi karbon - - Foto: dok Kementerian Keuangan
Jakarta: Salah satu ujung tombak keberhasilan transisi energi di Tanah Air berada di pundak PT PLN (Persero). Pasalnya, perusahaan setrum ini mengandalkan pembangkit yang bersumber dari batu bara untuk menerangi Sabang sampai Merauke.

Meski berbiaya murah dan mudah didapatkan, komoditas tersebut rupanya jadi penyumbang emisi karbon terbesar. Karena itu, pemanfaatan energi fosil harus ditekan demi menghindari kiamat ekologis yang sejatinya mengancam miliaran manusia.
Bukti kiamat ekologis ini mulai terjadi diberbagai belahan bumi seperti cuaca ekstrem, angin topan, badai tropis, banjir, longsor, hingga pemanasan global. Sebab itu, negara-negara di dunia mengangkat tema perubahan iklim hingga target emisi nol karbon atau net zero emission (NZE) dalam UN Climate Change Conference of the Parties (COP26) ke-26 di Glasgow, Skotlandia, beberapa waktu lalu.

Beranggotakan 197 negara, termasuk Indonesia, konferensi ini sepakat mengambil tindakan nyata untuk mengurangi emisi secara ambisius melalui transisi energi. Adapun tema pembahasan transisi energi kembali dilanjutkan dalam rangkaian Presidensi G20 2022.
 
Sebagai tuan rumah penyelenggara, Indonesia harus menyiapkan pilot project atau proyek percontohan bagi banyak negara. Karenanya pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM mengebut penyusunan skema transisi energi yang jelas dan ramah lingkungan, termasuk dari sisi pembiayaan.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), Indonesia sendiri berkomitmen untuk mengurangi emisi CO2 sebesar 29 persen secara mandiri dan 41 persen dengan dukungan internasional.

Presiden Joko Widodo pun memberikan mandat kepada PLN dan Pertamina selaku pemegang andil paling besar dalam sektor energi untuk menyiapkan pondasi dan rancangan transisi energi ke depan. Di antaranya mempercepat pemanfaatan energi terbarukan melalui hydropower maupun geotermal. Pengembangan energi bersih ini, kata Presiden, dapat ditunjang dengan penggunaan kendaraan listrik dan kompor listrik.

"Rentang waktu yang masih ada ini gunakan untuk memperkuat fondasi menuju transisi energi. Transisi menuju energi hijau harus dan itu enggak bisa tawar-menawar. Cari teknologi yang paling murah yang mana. Siapa yang bisa mengambil peran secepatnya itu yang bisa mendapatkan keuntungan," kata Presiden kepada jajaran komisaris dan direksi PLN dan Pertamina di Istana Negara, Senin, 22 November 2021.

Dalam memenuhi mandat Kepala Negara, PLN menyusun peta jalan nol karbon 2060. Berbagai inovasi dilakukan baik dari sisi permintaan maupun suplai seperti pemberian stimulus listrik hingga memonetisasi pembangkit berbasis batu bara.

Kiat PLN kurangi emisi karbon dari sisi permintaan:

  • Insentif bagi pengguna kendaraan listrik berupa biaya penyambungan atau tambah daya listrik di rumah.
  • Diskon tarif listrik selama tujuh jam (pukul 22.00 hingga pukul 05.00), khusus untuk pengisian daya kendaraan listrik di rumah.
  • Membangun 67 Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang tersebar di seluruh Indonesia hingga akhir 2021.
"PLN siap sebagai penggerak dan pionir perubahan transportasi berbasis fosil menjadi berbasis energi bersih. Menggantikan kendaraan BBM dengan kendaraan listrik. PLN menyiapkan ekosistem sejak hari ini dan menggandeng mitra strategis mendukung penguatan ekosistem kendaraan listrik," ucap Mantan Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangan resminya, Senin, 1 November 2021.

Kiat PLN kurangi emisi karbon dari sisi suplai:

  • Melakukan monetisasi pembangkit berbasis batu bara secara bertahap hingga 2056 bersamaan dengan pembangunan pembangkit energi terbarukan (EBT).
  • Beberapa pembangkit yang sudah berjalan akan dikonversi dengan menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
  • Pencampuran biomassa ke PLTU batu bara atau co-firing hingga 2025. Program co-firing dapat berjalan di 52 lokasi PLTU dengan kapasitas 10,6 GW dan kebutuhan pelet biomassa sebanyak sembilan juta ton per tahun.
  • Menyiapkan skenario Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) dan diterapkan setelah 2035. CCUS merupakan teknologi alternatif yang dapat menjamin ketersediaan pasokan dengan relatif aman.
"PLN terus berinovasi dalam mengembangkan teknologi fuel cell dan hidrogen sebagai sumber energi yang murah, andal dan aman. Ke depan, EBT bukan hanya sebatas energi yang intermiten, melainkan sebagai pemikul beban dasar (base load) yang akan bersaing dengan energi fosil," tutur Zulkifli.

Ujung Tombak Transisi Energi
Ilustrasi program co-firing melalui pemanfaatan biomassa hutan tanaman energi, pelet sampah, dan limbah perkebunan atau pertanian sebagai subtitusi sebagian bahan bakar batu bara di PLTU - - Foto: dok PLN

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menambahkan produksi listrik RI pada 2060 diperkirakan mencapai 1.800 Tera Watt hours (TWh) atau melonjak dari 300 TWh. Artinya, masih ada kekurangan produksi sekitar 1.500 TWh yang dapat ditambal melalui penambahan kapasitas pembangkit EBT.

"Sehingga ada ruang 1.380 TWh untuk penambahan kapasitas pembangkit EBT. Mulai 2020 ke depan, porsi kapasitas PLTU diturunkan," ungkap Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI.

PLTU dipensiunkan

Indonesia Climate Transparency Report 2021 terbitan IESR mencatat 82 persen sektor pembangkit tenaga listrik Indonesia dikuasai oleh bahan bakar fosil. Dari jumlah itu, batubara mengambil porsi tertinggi atau sebanyak 63 persen dalam membangkit tenaga listrik.

Mengutip data Kementerian ESDM, kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 73.341 MW hingga Juni 2021. Dari komposisi tersebut, PLTU mendominasi sebesar 47 persen atau sekitar 34.856 MW. Disusul PLTG/GU/MG 20.938 MW (28 persen), PLTA/M/MH 6.255 MW (sembilan persen), PLTD 4.932 MW (tujuh persen), PLTP 2.174 MW (tiga persen), PLTU M/G 2.060 MW (tiga persen), dan PLT EBT lainnya 2.215 MW (tiga persen).

Dari sisi produksi listrik, realisasi volume PLTU hingga periode yang sama jauh besar sebesar, yaitu 65,30 persen atau membutuhkan batu bara sebesar 32,76 juta ton. Sisanya dipasok dari gas 17 persen (184.079 BBTU), Air 7,05 persen, Panas Bumi 5,61 persen, BBM 3,04 persen, BBN 0,31 persen, Biomassa 0,18 persen, Surya 0,04 persen dan EBT lainnya 0,14 persen.

Ujung Tombak Transisi Energi
Ilustrasi PLTU Pangkalan Susu Unit 3 dan Unit 4 kapasitas 2 x 210 MW - - Foto: dok PLN

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat pemanfaatan batu bara sebagai sumber pembangkit masih sangat tinggi. Wajar bila pemerintah membutuhkan Rp3.500 triliun untuk mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar Pertamina: Energizing Your Future menilai sektor energi memakan biaya yang fantastis dalam operasionalnya. Namun, sektor ini memiliki peranan vital dalam menurunkan emisi karbon.

"Transisi menuju energi hijau akan membuat sejumlah pembangkit listrik dengan sumber energi batu bara berhenti beroperasi, sehingga terdapat biaya untuk penghentiannya," kata Sri Mulyani, Selasa, 7 Desember 2021.
 
 

Adapun pada periode 2030 hingga 2056, PLTU akan digantikan dengan energi baru terbarukan secara bertahap. Tidak akan ada kerugian yang ditimbulkan dari sisi finansial lantaran proses pensiun tersebut dilakukan dengan mengikuti kontrak.

Berikut rencana penonaktifan pembangkit listrik batu bara:

  • 2030 tahap pertama bagi PLN mempensiunkan pembangkit fosil tua yang subkritikal sebesar satu gigawatt (GW).
  • 2035 memasuki tahap kedua, PLN akan kembali mempensiunkan PLTU sub-kritikal sebesar sembilan GW.
  • 2040 PLN akan mempensiunkan PLTU yang supercritical sebesar 10 GW.
  • 2045 PLN akan dilaksanakan pemensiunan PLTU ultra supercritical tahap pertama sebesar 24 GW.
  • 2055 tahap terakhir mempensiunkan PLTU supercritical sebesar lima GW.
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan, penggunaan energi baru terbarukan (EBT) sebagai energi bersih merupakan sebuah keniscayaan. Namun, saat ini masih cukup banyak hambatan dalam mengembangkannya. Di antaranya listrik yang dihasilkan oleh EBT cenderung intermiten sehingga pemanfaatan energi fosil masih dibutuhkan.

Kemudian harga listrik dari pembangkit EBT relatif lebih mahal dibandingkan dengan PLTU. Hal tersebut akan langsung berdampak pada biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.

Sebagai contoh biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sekitar Rp600-Rp800 per kilowatt hour (kwh) dan BPP PLN secara umum tercatat Rp1.297 per kwh per Juni 2021.

"Komponen penunjang pembangkit EBT masih terbatas. Dengan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang rendah, pengembangan pembangkit EBT belum mampu memberikan manfaat yang maksimal," ujar Mamit dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat, 18 Desember 2021.

Investasi dan pendanaan energi terbarukan

Pada 3 November lalu, Indonesia, Filipina dan Bank Pembangunan Asia (ADB) mengumumkan kerja sama kemitraan dalam Mekanisme Transisi Energi (ETM). Ini merupakan bentuk pembiayaan pemerintah-swasta atau pembiayaan campuran (blended finance) dalam mempercepat penutupan pembangkit listrik tenaga batu bara, dan menggantinya dengan sumber energi yang bersih dan terbarukan.

Sebelumnya, ADB didapuk memimpin sekelompok lembaga keuangan dalam menyusun rencana percepatan penutupan PLTU di Asia, termasuk Indonesia. ADB nantinya akan membeli aset-aset tersebut dan menghentikan operasional PLTU dengan memberikan kompensasi untuk membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan.

Setidaknya ada 5,5 GW PLTU batu bara yang bisa masuk dalam proyek pensiun dini dengan kebutuhan pendanaan mencapai USD30 miliar selama delapan tahun ke depan.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kebutuhan dana tak hanya bergantung dari besaran kompensasi yang harus ditanggung, tapi jumlah investasi yang akan masuk dalam pembangunan pembangkit EBT.

Selain skema ETM, proyek energi terbarukan di Indonesia juga akan ditopang oleh pajak karbon dan pajak atas karbon yang berlaku pada 1 April 2022. Sebagai tahap awal, pajak karbon akan diterapkan pada sektor Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara dengan menggunakan mekanisme pajak berdasarkan pada batas emisi (cap and tax).

Tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida ekuivalen diterapkan pada jumlah emisi yang melebihi cap yang ditetapkan. Dalam mekanisme pengenaannya, wajib pajak dapat memanfaatkan sertifikat karbon yang dibeli di pasar karbon.

"Ada hitung-hitungan bisnis, berapa yang ditanggung APBN, berapa yang dibantu uang internasional," jelas Suahasil.

Ujung Tombak Transisi Energi
Ilustrasi PLN tengah membangun salah satu pembangkit listrik energi terbarukan - - Foto: dok PLN

Adapun Indonesia memiliki potensi energi terbarukan sebesar 418 gigawatt (GW) yang dapat dikembangkan melalui berbagai jenis pembangkit ramah lingkungan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
 
 

Untuk mengejar target, PLN mulai menawarkan 21 proyek EBT berbasis hidro, surya dan biogas dengan total kapasitas sekitar 312 MW. Kemudian satu pabrik biodiesel berkapasitas 580 ribu kiloliter (kl) per tahun dan empat kontrak perjanjian proyek EBT berkapasitas total 14,5 MW.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut total investasi yang dibutuhkan dari serangkaian kegiatan tersebut akan mencapai USD3,9 miliar.

Berikut 21 proyek yang bakal ditawarkan:

  1. PLTA Kumbih-3 (45 MW) Lot Sipil.
  2. PLTA Kumbih-3 (45 MW) Lot Electro Mechanical.
  3. PLTA Hidro Sumatera Kuota Tersebar (90 MW).
  4. PLTA Sulbagsel Kuota Tersebar (200 MW).
  5. PLTA Bakaru II-Sipil (140 MW).
  6. PLTA Bakaru II-Electromechanical (140 MW).
  7. PLTM Jawa-Bali (15 MW).
  8. PLTP Ulumbu 5 dan Mataloko 2 & 3 berupa drilling contractor dengan kapasitas (40 MW).
  9. PLTP Ulumbu 5 dan Mataloko 2 & 3 berupa material supplier dan contractor (40 MW).
  10. PLTP Hululais 1 & 2 berkapasitas (110 MW).
  11. PLTP Tulehu 1 & 2 (20 MW).
  12. PLTP Sulbagut dengan kuota tersebar (lima MW).
  13. PLTP Songa Wayua (2X5 MW).
  14. PLTP Atadei (2X5 MW).
  15. PLTBio Simelue (tiga MW).
  16. PLTBio Seram (enam MW).
  17. PLTBm Halmahera (10 MW).
  18. PLTB Timor (2X11 MW).
  19. PLTS Sinabang (dua MW).
  20. PLTS Sumbawa-Bima (10 MW).
  21. Proyek konversi PLTD menjadi PLTS+BESS berkapasitas (500 MW).

Di luar 21 proyek itu, PLN telah berhasil mendapatkan pendanaan dari tiga bank internasional untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata.  PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara itu meraih kucuran dana USD140 juta dari Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), Societe Generale dan Standard Chartered Bank.

PLTS berkapasitas 145 MWAc tersebut akan beroperasi komersial (Commercial Operation Date/COD) pada November 2022. Nantinya PLTS Cirata akan dijalankan oleh PMSE (Pembangkitan Jawa Bali Masdar Solar Energi) yang merupakan Project Company hasil bentukan dari konsorsium cucu usaha PLN, yaitu PJBI dengan porsi saham 51 persen dengan perusahaan asal Uni Emirat Arab, Masdar dengan porsi saham 49 persen.

Di sisi lain, PLN juga mendapat dukungan pendanaan dari Badan Pembangunan Prancis (Agence Française de Développement/AFD) dalam mengakselerasi transisi energi pada proyek energi terbarukan dengan komitmen sebesar 500 juta euro untuk lima tahun ke depan.

EBT topang ketahanan energi nasional

Indonesia akan menjadi bangsa yang mandiri di bidang energi karena memiliki sumber energi yang melimpah, terutama yang berasal dari energi baru terbarukan (EBT). Diversifikasi sumber energi tersebut akan meningkatkan ketahanan energi nasional dalam jangka panjang.

Saat ini indeks ketahanan energi nasional  berada di angka 6,57. Angka itu masuk dalam kategori kondisi tahan yang berkisar antara 6-7,99. Pada 2015 indeks ketahanan energi berada di angka 6,16, 2016 (6,38), 2017 (6,40), 2018 (6,44), dan 2019 (6,44).

Hasil ini menunjukkan perkembangan indeks ketahanan energi Indonesia cenderung meningkat dan menuju ke tingkat kondisi yang sangat tahan. Adapun definisi ketahanan energi menurut PP Nomor 79 tentang Ketahanan Energi Nasional adalah suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup

Berikut indikator ketahanan energi:

1. Aspek availability
Ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri.

2. Aspek affordability
Keterjangkauan biaya investasi energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga keterjangkauan konsumen terhadap harga energi.
 
3. Aspek accessibility
Kemampuan untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografis dan geopolitik.
 
4. Aspek acceptability
Penggunaan energi yang peduli lingkungan baik darat, laut dan udara, termasuk penerimaan masyarakat

"Terkait aspek acceptability, pengembangan energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia pada 2020 baru 11,2 persen. Namun angka ini sudah cukup meningkat dibandingkan 2015 yang sebesar empat persen,"  kata Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto dalam webinar bertajuk Sustaining Indonesia Energy Security and Accomplishing Net Zero Emission (NZE) Through Petroleum Engineering Technology & Education.

Djoko memaparkan dukungan pemerintah dalam mendorong transisi energi di Tanah Air meliputi regulasi harga gas sebesar USD6/MMBTU, Rancangan Undang-Undang tentang EBT, Rancangan Peraturan Presiden tentang Harga EBT. Kemudian penyusunan Rancangan Perpres Cadangan Penyangga Energi, zero flaring gas, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN 2021-2030, dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap.

(Des)



Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id