Asosiasi Minta Pemerintah Perbaiki Indeks Manufaktur Jaga Pertumbuhan Ekonomi

    Antara - 22 Juli 2021 08:39 WIB
    Asosiasi Minta Pemerintah Perbaiki Indeks Manufaktur Jaga Pertumbuhan Ekonomi
    Ilustrasi. FOTO: AFP



    Surabaya: Forum Komunikasi Asosiasi Pengusaha (Forkas) Jawa Timur meminta pemerintah melakukan perbaikan indeks manufaktur nasional. Hal itu perlu dilakukan di tengah perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar ekonomi tidak sampai terpuruk seperti pertengahan 2020.

    Ketua Umum Forkas Jawa Timur Eddy Widjanarko mengatakan upaya perbaikan indeks manufaktur perlu dilakukan dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi.

     



    "Kami minta pemerintah agar kebijakan yang akan diberlakukan dalam rangka menekan laju pandemi covid-19 dengan cara memperbaiki indeks manufaktur nasional, supaya jangan sampai kembali terpuruk seperti pertengahan 2020," kata Eddy, dilansir dari Antara, Kamis, 22 Juli 2021.

    Eddy yang juga Ketua Umun Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Jawa Timur itu mengatakan, perbaikan indeks manufaktur menjadi sangat penting bagi kepentingan nasional dalam rangka mempertahankan kenaikan PDB, trade balance, serta stabilitas pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi.

    "Dalam kebijakan perpanjangan PPKM sebaiknya tetap memperhatikan eksistensi pelaku usaha manufaktur yang kegiatan produksinya memiliki komitmen supply chain produksi dengan industri lain, baik di dalam negeri maupun tujuan ekspor," katanya.

    Eddy meminta, agar perpanjangan kebijakan PPKM tetap mengizinkan operasional industri perusahaan, manufaktur dengan syarat-syarat, seperti tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional.

    Lalu mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan melaporkan kegiatannya secara berkala pada Kemenperin. "Perlu mendapatkan perhatian khusus untuk industri perusahaan manufaktur, sebab apabila mereka memiliki komitmen delivery dengan perusahaan lain di lingkup nasional atau negara lain yang secara kontraktual tidak bisa dihindari," ucapnya.

    Selain itu, kata Eddy, pemerintah juga perlu mengizinkan industri manufaktur sektor nonessensial serta industri penunjangnya untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional, namun dengan tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat.

    "Bilamana karyawan yang masuk pada perusahaan sektor tersebut telah divaksin minimal satu kali, dan melaporkan kegiatan secara berkala pada Kemenperin," katanya.

    Ia mendorong, percepatan pelaksanaan vaksinasi di daerah-daerah perindustrian dan perdagangan, dengan menyediakan fasilitas Kesehatan masyarakat (Fasyankes) yang dapat bergerak cepat dan mempunyai P-Care vaksinasi oleh BPJS Kesehatan dan

    "Pemerintah perlu meminta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk membantu penyelenggaraan vaksin dan pemberian vitamin dan obat-obatan secara gratis kepada karyawan," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id