Wamenkeu: Pemerintah Sempat Berdebat soal Lockdown

    Antara - 31 Juli 2021 20:00 WIB
    Wamenkeu: Pemerintah Sempat Berdebat soal <i>Lockdown</i>
    Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara - - Foto: dok Kemenkeu



    Jakarta: Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengakui pemerintah sempat berdebat ketika memutuskan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat atau lockdown seperti yang diterapkan negara lain.

    "Jadi memang sempat ada perdebatan, tetapi esensinya yang terjadi dari keduanya adalah pembatasan kegiatan ekonomi," ungkap Suahasil dalam diskusi daring di Jakarta, Sabtu, 31 Juli 2021.

     



    Suahasil menjelaskan pada akhirnya pemerintah memilih penerapan PPKM lantaran lapisan masyarakat di Indonesia sangat beragam. Terdapat kelompok masyarakat miskin atau rentan dan kaya, ada pula kelompok masyarakat yang berada di perkotaan maupun pedesaan, dengan kemampuan ekonomi berbeda-beda.

    Dari sektor keuangan pun, dinamika lapisan masyarakat Indonesia terlihat dari jumlah tabungan di bawah Rp1 juta dan di atas Rp10 juta. Masyarakat dengan tabungan di bawah Rp1 juta sudah mulai menarik uangnya untuk kebutuhan sehari-hari di tengah pandemi, sedangkan nilai tabungan di atas Rp10 juta justru meningkat.

    Dalam konteks yang beragam itu, pemerintah pun menyiapkan berbagai bantuan bagi masyarakat yang memerlukan, terutama untuk orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, tetapi masyarakat yang memerlukan bantuan dan hidup di atas garis kemiskinan juga perlu dibantu.

    Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga dan Kartu Sembako kepada 18,8 juta keluarga, meski masyarakat yang berada di garis kemiskinan hanya sekitar 6,5 juta keluarga.

    Selain itu, terdapat pula Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta keluarga hingga bantuan tunai dari dana desa yang diberikan sesuai dengan ketentuan desa itu sendiri.

    Untuk itu, ia menegaskan pemerintah terus memikirkan bagaimana menciptakan satu set kebijakan untuk membantu masyarakat sesuai dengan lapisannya di tengah pandemi.

    "Negara kita bukan negara kecil, ada 270 juta penduduk dengan 34 provinsi yang karakteristiknya beda-beda. Ini yang perlu kita perhatikan, setiap level pemerintahan perlu memperhatikan dengan baik," tutup Suahasil.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id