comscore

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Temui Moeldoko, Bahas Apa?

Antara - 25 Juni 2022 20:02 WIB
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Temui Moeldoko, Bahas Apa?
Ilustrasi. FOTO: dok Ditjenbun Kementan
Jakarta: Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, di sela-sela rapat koordinasi Kantor Staf Presiden bersama kementerian/lembaga di Batam, Kepulauan Riau.

Mengutip Antara, Sabtu, 25 Juni 2022, pada pertemuan itu Ketua Umum Apkasindo Gulat Menurung menyampaikan berbagai persoalan petani sawit kepada Moeldoko, terutama terkait anjloknya harga Tanda Buah Segar (TBS) Sawit.
Gulat mengungkapkan, berdasarkan data posko pengaduan harga TBS Apkasindo di 22 provinsi, per 23 Juni 2022, harga TBS sudah menyentuh angka Rp1.127 per kilogram untuk petani swadaya, dan Rp2.002 per kilogram untuk petani bermitra, atau mengalami penurunan 24-57 persen di bawah harga normal.

"Jika berdasarkan harga penetapan Dinas Perkebunan di 22 provinsi tersebut. Kondisi ini memberikan efek berganda pada petani. Untuk itu kami menemui Kepala KSP Moeldoko untuk mendapat saran. Karena selain sebagai Kepala Staf Kepresidenan, beliau juga Dewan Pembina Apkasindo," kata Gulat.
 
Baca: Luhut: PeduliLindungi Jadi Alat Pantau Distribusi Minyak Goreng Curah

Menurut Gulat, penyebab anjloknya harga TBS salah satunya karena besaran pajak-pajak ekspor, seperti Bea Keluar, Pungutan Ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), pemenuhan wajib pasok dan harga (DMO/DPO), serta percepatan ekspor Flush Out. Besaran pajak-pajak ekspor tersebut, kemudian dibebankan kepada petani.

"Akibatnya, meski harga CPO Rotterdam pada 23 Juni 2022 mencapai USD1.450 per ton, petani hanya bisa menikmati harga TBS Rp1.027-2.002 per kilogram. Bahkan untuk petani yang hanya bisa menjual ke pengepul, TBS hanya dihargai Rp400 per kilogram," terang Gulat.

Industri pengolahan lambat menyerap

Di sisi lain, lanjut Gulat, Pabrik Kelapa Sawit (PKS) saat ini menghadapi kegamangan. Sebab di satu sisi PKS harus membeli TBS petani, namun di sisi lain industri pengolahan lambat menyerap CPO PKS. "Jadi anjloknya harga TBS petani karena besaran beban dari CPO dan lambatnya ekspor," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Gulat mengusulkan pemerintah menjadikan DMO/DPO dan percepatan eskpor Flush Out sebagai pilihan, bukan ketentuan yang semua harus dipenuhi. "Ketentuan Flush Out sebaiknya menjadi alternatif yang bisa dipakai oleh eksportir, jika keberatan memenuhi DMO/DPO," tuturnya.

"Kalau eksportir tidak mau memenuhi DMO/DPO boleh menggantinya dengan FO sebesar USD200 ribu per ton,” usulnya.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, akan berusaha semaksimal mungkin membantu dan berjuang mengembalikan kenormalan harga TBS. “Saya juga akan segera menyampaikan ke Presiden soal keluhan dan usulan Apkasindo,” pungkas Moeldoko.

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id