comscore

Berani Tak Laporkan Realisasi Ekspor CPO, Siap-Siap Eksportir Kena Pembekuan Izin

Annisa ayu artanti - 24 Mei 2022 11:25 WIB
Berani Tak Laporkan Realisasi Ekspor CPO, Siap-Siap Eksportir Kena Pembekuan Izin
Menteri Perdagangan M Lutfi. FOTO: dok Kemendag
Jakarta: Eksportir minyak kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya wajib melaporkan realisasi ekspor kepada Menteri Perdagangan, dalam hal ini M Lutfi. Bagi eksportir yang tidak menyampaikan laporan tersebut, siap-siap akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi administratif hingga pembekuan izin ekspor.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.
Dalam Pasal 11 belein tersebut dijelaskan laporan realisasi ekspor disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 pada bulan berikutnya melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW). Laporan tersebut berupa uraian mengenai barang, pos tarif, volume, nilai, pelabuhan muat, negara tujuan, serta tanggal nomor dan pemberitahuan ekspor.

"Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban laporan realisasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan/atau kewajiban mengunggah salinan dokumen pabean Ekspor (PEB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik melalui SINSW," tulis Pasal 12 ayat 1, dikutip Selasa, 24 Mei 2022.

Lalu pada pasal 12 ayat 2, dijelaskan apabila eksportir yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan secara elektronik tetap tidak menyampaikan laporan realisasi Ekspor atau tetap tidak mengunggah salinan dokumen PEB dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal peringatan secara elektronik dikenakan, eksportir dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PE (Persetujuan Ekspor).

"Eksportir yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan PE," kata Lutfi.

Adapun pada Pasal 13 regulasi yang ditandatangani oleh Lutfi pada 23 Mei 2022 menjelaskan, peringatan, pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan PE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan secara elektronik oleh direktur jenderal atas nama menteri melalui Sistem INATRADE yang diteruskan ke SINSW.


(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id