Terdampak Covid-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel

    Medcom - 27 Maret 2020 17:44 WIB
    Terdampak Covid-19, Jokowi Didesak Buka Keran Ekspor Nikel
    Ilustrasi. Foto: dok MI.
    Jakarta: Pandemi global virus korona (covid-19) menimbulkan dampak luas bagi perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu yang paling nyata, nilai tukar dolar terhadap rupiah kian tergelincir ke level Rp16 ribu per USD.

    Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memandang Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah darurat untuk menyelamatkan ekonomi negara dari ancaman resesi dengan tetap menjaga keseimbangan devisa.

    Salah satu kebijakan ekonomi pemerintah yang bisa ditempuh dengan melakukan relaksasi di sektor Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), khususnya komoditi nikel.

    "Dalam situasi seperti sekarang, pemerintah harus mulai berfikir untuk menggenjot sektor pertambangan dengan membuka keran ekspor ore nikel, karena hal ini bisa menghasilkan devisa," tutur Ketua Umum Kadin Sultra La Mandi, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 27 Maret 2020.

    Kebijakan lainnya yang bisa dilakukan pemerintah, kata dia, melalui peningakatan pengiriman ore. Pemerintah harus memberikan support, sehingga kebutuhan produksi bisa terlayani dengan baik.

    "Dalam situasi seperti ini, harus ada relaksasi di sektor pertambangan, kenapa mesti malu-malu. Apalagi, berdasarkan pemberitaan yang saya baca, APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) kita saat ini mengalami devisit kurang lebih Rp450 triliun," jelasnya.

    Menurut dia, kebijakan relaksasi di sektor pertambangan tersebut bukan dalam konteks ingin mengambil keuntungan, akan tetapi lebih pada menyelamatkan devisa dan ekonomi negara. Sebab, akan ada multiefek yang ditimbulkan.

    "Untuk kebijakan ini, negera tidak perlu mengeluarkan anggaran. Pemerintah pusat hanya perlu mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor dengan limit waktu yang terbatas," katanya.

    Kebijakan relaksasi tersebut bisa diterapkan selama enam bulan bahkan setahun, dengan harapan wabah virus ini segera selesai.

    "Jika keran ekspor ini dibuka, saya yakin pemerintah Tiongkok pasti membeli," tambah dia.

    Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Mardani H. Maming juga mengutarakan pelaku usaha dan industri di Indonesia saat ini tengah mencari jalan keluar di tengah dampak luas yang ditimbulkan wabah covid-19.

    "Kami juga rapat teleconference bersama Kadin, Apindo, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas dan mencari solusi atas dampak pandemi virus korona ini. Kami meminta pemerintah untuk melakukan relaksasi dalam berbagai hal termasuk soal pajak, kredit dan insentif. Termasuk soal kemungkinan ekspor minerba," jelasnya.

    Dalam sebuah kesempatan Maming, meminta keadilan dan transparansi soal harga ore nikel yang ditentukan sepihak oleh pihak smelter dalam negeri yang nyata-nyata dikuasai asing. Padahal dengan kadar rendah pun pasar dunia menerimanya.

    Maming minta keadilan dan perhatian dari pemerintah agar pihak smelter dan pengusaha pun sama-sama memiliki surveyor dan ada surveyor wasit bila terjadi sengketa atau perbedaan kasar nikel.

    Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI dari Partai Demokrat Sartono Hutomo sependapat dengan tuntutan Kadin. Presiden Jokowi harus melakukan relaksasi tidak hanya impor tetapi juga ekspor. Pasalnya, ekonomi Indonesia sudah dalam level bahaya menyusul dampak pandemi covid-19.

    "Setuju ada relaksasi ekspor apapun caranya untuk mendatangkan devisa tetapi tidak menabrak undang-undang. Pemerintah memang harus menyelamatkan manusia dan juga ekonominya. Nanti harus kita bahas dalam rapat kerja. Tapi karena reses diundur, jadinya buah simalakama," tambah Sartono.

    Sartono sangat memahami keluhan Kadin termasuk yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti nikel. Mereka telah menanam investasi yang tidak sedikit dan menyerap tenaga kerja yang banyak. Sementara rupiah sudah terpuruk hingga level mendekati Rp17 ribu per USD.

    "Dalam situasi ekonomi kita yang berbahaya bahkan mungkin defisit anggaran kita bisa melebihi ketentuan UU maksimal tiga persen, pemerintah harus mengeluarkan stimulus. Harus ada kebijakan terbatas atau kebijakan ekstra khusus bagi pertambangan bagaimana kita agar segera mendapatkan devisa," ujar Sartono.

    Menurut dia, pemerintah tidak bisa lagi guyonan menghadapi dampak pandemi sekarang ini. Semua asumsi meleset dari mulai kurs dolar, pendapatan pajak, defisit, harga minyak dan banyak lagi.

    "Intinya bagaimana ekonomi biar selamat, makanya saya bilang kalau itu bisa juga memberikan dampak sektor minerba bisa menggerakan ekonomi mengapa tidak dilonggarkan ekspor," ujar anggota DPR dari Dapil Jatim VII ini.

    "Tidak hanya memperlonggar ekspor, juga mungkin termasuk bagaimana caranya agar negara ikut memberikan insentif dalam hal pertumbuhan hilirisasi minerba kita," pungkasnya.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id