Pemerintah Telah Gelontorkan Rp158,2 Triliun untuk Stimulus Lawan Korona

    Eko Nordiansyah - 26 Maret 2020 17:00 WIB
    Pemerintah Telah Gelontorkan Rp158,2 Triliun untuk Stimulus Lawan Korona
    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin.
    Jakarta: Pemerintah telah menggulirkan stimulus ekonomi I, II, dan lanjutan guna mendukung upaya percepatan penanganan virus korona (covid-19), baik untuk dunia usaha maupun para pekerja. Total dana yang sudah dialokasikan pemerintah sampai dengan stimulus kedua mencapai Rp158,2 triliun.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono merinci total dana untuk stimulus pemerintah terdiri dari stimulus ekonomi I sebesar Rp10,3 triliun, stimulus ekonomi II sebesar Rp22,9 triliun, dan pelebaran defisit anggaran kita sebesar 0,8 persen dari PDB, sekitar Rp125 triliun.

    "Stimulus ekonomi ini juga untuk membangun kepercayaan diri dan optimisme kita bersama di tengah kondisi sulit ini. Pemerintah akan terus mendampingi," kata Susiwijono dalam video conference di Jakarta, Kamis, 26 Maret 2020.

    Stimulus ekonomi I diterbitkan pada 25 Februari 2020, terdiri dari delapan kebijakan yang disasar yaitu kartu prakerja, kartu sembako, stimulus perumahan, insentif untuk wisatawasan mancanegara, insentif untuk wisatawan domestik, implementasi harga avtur, hibah daerah untuk dukungan wisata, dan tarif pajak hotel-restoran.

    "Stimulus pertama kita terbitkan saat belum ditemukan kasus covid-19 di Indonesia, sekitar 10 hari sebelumnya. Maka dari itu, fokusnya adalah ke sektor ekonomi yang menangani lalu lintas barang dan kebijakannya lebih banyak diberikan ke sektor pariwisata dan akomodasi," jelas dia.

    Seiring dengan perkembangan kasus covid-19 di Indonesia, pemerintah terus mengkaji stimulus ekonomi yang bisa diberikan ke pelaku usaha dan pasar. Karena itu, pada 13 Maret 2020, stimulus ekonomi II diluncurkan terdiri dari empat kebijakan terkait sektor fiskal perpajakan, empat lainnya terkait nonfiskal mengenai percepatan lalu lintas barang, ekspor impor, dan logistik barang-barang yang dibutuhkan untuk penanganan covid-19 ini.

    Delapan kebijakan yang disasar tersebut antara lain relaksasi PPh Pasal 21, relaksasi PPh Ps 22 Impor, relaksasi Pengurangan PPh Ps 25, restitusi PPN dipercepat, penyederhanaan/pengurangan lartas ekspor, penyederhanaan/ pengurangan lartas impor, percepatan proses ekspor-impor untuk reputable trader, dan percepatan proses ekspor-impor melalui National Logistics Ecosystem (NLE).

    Selain fiskal dan nonfiskal, ada pula stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran covid-19. Tak berhenti di situ, pemerintah terus memonitor pekembangan perekonomian baik di tingkat global maupun nasional terkait dampak covid-19 ini.

    "Pemerintah pun akan menggulirkan stimulus ekonomi lanjutan. Dari sisi tujuan, di stimulus lanjutan ini Pemerintah fokus menjaga dua hal. Pertama, daya beli masyarakat dan sektor korporasi. Kedua, kelangsungan usaha dan pengurangan PHK," pungkas dia.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id