Anggaran 2021 Turun, Kepala BKPM Sebut Beban Kerja Makin Besar

    Antara - 23 Juni 2020 19:57 WIB
    Anggaran 2021 Turun, Kepala BKPM Sebut Beban Kerja Makin Besar
    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia - - Foto : MI/ Ramdani
    Jakarta: Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai beban kerja tahun depan akan semakin besar imbas pandemi covid-19. Namun, anggaran kementerian dan lembaga terpaksa dipangkas demi menopang kesehatan fiskal.

    Anggaran BKPM dalam pagu indikatif 2021 sebesar Rp439,5 miliar. Angka itu turun 24 persen dibandingkan anggaran tahun sebelumnya yang sebesar Rp585 miliar.

    "Terjadi penurunan kurang lebih 24 persen. Di saat bersamaan, kita juga diminta untuk menaikkan realisasi investasi yang dari 2019 Rp809 triliun dan di 2020 menjadi Rp817 triliun," katanya dikutip dari Antara, Selasa, 23 Juni 2020.

    Bahlil menjelaskan anggaran yang ada, diperkirakan akan habis hanya untuk gaji karyawan dan operasional. Pagu indikatif BKPM 2021 berdasarkan satuan kerja yakni, sekretariat utama sebesar Rp257,9 miliar, dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal sebesar Rp9,69 miliar.

    Untuk Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal mendapat alokasi anggaran Rp84,9 miliar yang digunakan pula untuk membiayai perwakilan BKPM di sembilan negara.

    "Ini pun anggarannya hanya untuk bayar kantor dan biaya makan mereka. Jadi kalau belum ada relokasi pabrik yang datang, kita jawab ini bersama. Kalau mau cari partner kan harus negosiasi yang perlu biaya yang dikeluarkan," tambah dia.

    Anggaran untuk Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal sebesar Rp7,6 miliar. Menurutnya anggaran yang minim itu akan membuat negosiasi tidak lancar. Sebab, harus ada riset mendalam untuk bisa menarik investasi dari negara lain.

    Kemudian Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal hanya mendapat anggaran Rp19,4 miliar. Padahal kegiatan back office saja tak cukup pelayanan perizinan usaha seluruh kementerian/lembaga sudah dilayani di kantor pusat. Belum lagi integrasinya dengan dinas di kabupaten/kota.

    "Belum lagi dapat komplain OSS yang macet," imbuhnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang mendorong penyelesaian investasi mangkrak dapat Rp43 miliar. Sedangkan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mendapat Rp16,9 miliar.


    Bahlil menambahkan dengan alokasi anggaran tersebut, perjalanan dinas pun tidak bisa dibiayai.

    "Ini cuma di kantor saja, duduk-duduk, terima apa adanya. Yang penting listrik tidak mati. Internet macet juga, apalagi kalau rapatnya (via) Zoom terus. Tapi saya sampaikan ke tim, tidak boleh kita cengeng. Saya hidup tidak pernah pasrah akan keadaan. Selalu cari solusi. Tapi kalau dikasih target besar, agaknya harus kita pikirkan lagi," pungkasnya. 



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id