Revisi UU Minerba, Denda Penambangan Ilegal Naik Jadi Rp100 Miliar

    Suci Sedya Utami - 13 Mei 2020 07:20 WIB
    Revisi UU Minerba, Denda Penambangan Ilegal Naik Jadi Rp100 Miliar
    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif. FOTO: Kementerian ESDM
    Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) atas perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu-bara (Minerba). Dalam UU hasil revisi tersebut terdapat perubahan denda bagi penambang ilegal.

    Mengutip beleid draf UU anyar, Rabu, 13 Mei 2020, dalam pasal 158 diatur penambangan ilegal dikenakan denda Rp100 miliar. Jumlah denda yang harus dibayar tersebut naik dari Rp10 miliar yang diatur di UU sebelumnya. Namun untuk sanksi pidana bagi kegiatan penambangan ilegal mengalami pelonggaran dari kurungan 10 tahun penjara menjadi lima tahun.

    "Terkait ketentuan pidana, untuk kegiatan penambangan tanpa izin yang sebelumnya dikenakan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar diubah menjadi pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar," kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto.

    Selain itu, dalam pasal 159 juga mengalami perubahan tentang sanksi pidana dan denda bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan (IUPK), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau  Surat Izin Penambang Batuan (SIPB) yang dengan sengaja menyampaikan laporan palsu terhadap pelaksanaan usaha pertambangan.

    Dalam UU baru pidana penjara yang dikenakan paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

    Kemudian dalam pasal 161 juga berubah. Dalam beleid di aturan anyar diatur bagi setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan minerba yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR dn SIPB atau tanpa izin dikenakan pidana paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar.

    Dalam urusan sanksi dan denda di UU hasil revisi juga terdapat penambahan pasal baru yakni 161A yang mengatur setiap pemegang IUP, IUPK, IPR dan SIB yang memindahtangankan izin tersebut maka dipidana paling lama dua tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

    Begitu pula pada pasal baru 161B yang mengatur tentang setiap orang yang IUP dan IUPK-nya dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan kegiatan reklamasi atau pascatambang dan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi atau pascatambang maka dikenakan pidana paling lama lima tahun penjara dan denda maksimal Rp100 miliar.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan sanksi dan denda tersebut merupakan bentuk perhatian khusus terhadap upaya perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

    Pasalnya, kata Arifin, saat ini masih terdapat lubang-lubang bekas tambang yang belum dapat terselesaikan dengan baik, salah satunya disebabkan karena banyak pemegang izin yang mangkir dalam pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

    "Pengaturan ini diharapkan akan menimbulkan efek jera bagi para pemegang izin yang berupaya untuk mengabaikan kewajiban pelaksanaan reklamasi dan atau pascatambang," tutur Arifin.

    Ada juga perubahan di pasal 162 terkait pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp100 juta bagi setiap orang yang merintangi atau mengganggu usaha pertambangan dari para pemilik empat izin pertambangan yang telah memenuhi syarat.

    UU yang baru juga mengatur pidana tambahan bagi selain yang dijabarkan sebelumnya berupa perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, perampasan keuntungan yang diperleh dari tindak pidana dan atau kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id