Genjot Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Harus Kebut Rancangan Roadmap IHT

    Husen Miftahudin - 08 April 2021 13:10 WIB
    Genjot Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Harus Kebut Rancangan <i>Roadmap</i> IHT
    Ilustrasi industri rokok - - Foto: dok Antara



    Jakarta: Peneliti Pusat Pengkajian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Imanina Eka Dalilah meminta pemerintah segera merancang roadmap Industri Hasil Tembakau (IHT). Peta jalan industri rokok ini bakal menyerap banyak tenaga kerja, menggerakan perekonomian, serta memberikan pemasukan pada negara.

    Roadmap IHT juga menjadi penegasan pemerintah terhadap sikap yang adil terhadap industri hasil tembakau. Karena di satu sisi, pemerintah perlu memperhatikan pengendalian konsumsi lewat kenaikan cukai dan harga jual eceran.






    "Sedangkan di sisi lain perlu mempertahankan keberadaan dan keberlangsungan industri tersebut untuk penyerapan tenaga kerja dan perekonomian. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera membuat roadmap atau peta jalan IHT," ujar Imanina dalam siaran persnya, Kamis, 8 April 2021.

    Lebih lanjut, Imanina menjelaskan bahwa roadmap IHT diperlukan untuk menjamin kepastian dan keberlangsungan industri itu sendiri. Namun ia menekankan pentingnya pembuatan roadmap tersebut yang harus melibatkan stakeholder terkait. Dalam hal ini pelaku industri hasil tembakau, baik skala besar maupun skala menengah dan kecil.

    Menurutnya, roadmap yang dibentuk nanti semacam buku acuan atau guideline yang dapat digunakan sebagai pedoman bersama dalam merumuskan kebijakan IHT. Baik dari segi jumlah produksi rokok, besaran cukai setiap tahunnya, dan yang lainnya.

    Sependapat dengan Imanina, Sekjen Pengurus Nasional APTI Wening Swasono berpendapat bahwa roadmap yang dibuat pemerintah tidak perlu dalam bentuk undang-undang, namun kesepakatan bersama antara para menteri dan pelaku industri hasil tembakau. Sehingga dalam proses pembuatannya melibatkan para pelaku IHT.


    "Terkait ini yang berkompeten menyiapkan roadmap IHT adalah Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, selain para pelaku industri hasil tembakau itu sendiri. Sehingga masing-masing kementerian tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan IHT," tegas Wening.

    Adapun yang berkompeten memimpin pembuatan roadmap IHT adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Menko Perekonomian perlu melibatkan pelaku industri hasil tembakau seperti  asosiasi petani tembakau atau pengurus gabungan pabrik rokok.

    "Kementerian Perekonomian sebagai koordinator dapat memimpin dalam pembuatan roadmap ini dengan melibatkan kementerian lain yang terkait, termasuk Kementerian Kesehatan, serta pihak-pihak terkait lainnya," pungkas Wening.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id