Strategi Bebas Impor BBM dan LPG di 2030

    Suci Sedya Utami - 29 April 2021 14:11 WIB
    Strategi Bebas Impor BBM dan LPG di 2030
    Ilustrasi. Foto: Dok.MI



    Jakarta: Pemerintah menargetkan Indonesia tidak akan lagi impor bahan bakar minyak (BBM) jenis gasoline atau bensin dan liquified petroleum gas (LPG) di 2030.

    Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan berbagai strategi telah disiapkan untuk mencapai target tersebut. Ia bilang untuk BBM, strateginya antara lain dengan membangun kilang baru dan merevitalisasi kilang yang ada agar kapasitasnya bertambah serta mengembangkan infrastruktur bahan bakar gas (BBM).






    Kemudian mengembangkan produksi biofuel yakni dengan mencampurkan solar dan minyak sawit yang saat ini telah sukses dengan program B30. Selain itu saat ini pemerintah juga tengah membangun katalis merah putih untuk memproduksi BBM dari minyak sawit 100 persen.

    Ditambah lagi dengan upaya peningkatan produksi minyak mentah menjadi satu juta barel per hari (bph). Sehingga bisa diolah sendiri di dalam negeri dan mengurangi impor.

    "Pemerintah juga merencanakan kendaraan listrik. Demikian untuk mengurangi impor BBM di kemudian hari," kata Djoko di Jakarta, Kamis, 29 April 2021.

    Tanpa upaya tersebut, maka impor masih akan terus membesar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Dalam Grand Strategi Energi Nasional (GSEN), kebutuhan BBM domestik diproyeksikan akan meningkat dari 1,13 juta barel per hari (bph) di 2020 menjadi 1,36 juta bph di 2025, 1,55 juta bph di 2030, dan mencapai 1,98 juta bph di 2040. Dari seluruh kebutuhan tersebut, impor bensin yang masih dibutuhkan sebesar 194 ribu bph di 2025.

    Mantan Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM ini mengatakan, kendati masih impor di 2025, namun impornya berkurang 290 ribu bph karena adanya tambahan produksi dari kilang dalam negeri. Demikian juga di 2030-2040 akan ada tambahan dari kilang yang bakal menggerus impor hingga 532 ribu bph.
     
    Sementara itu untuk LPG, Djoko mengatakan sejak 2009 pemerintah mendorong dan membiayai pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga menengah hingga ke bawah. Di 2030 targetnya 10 juta rumah tangga sudah terpasang jargas. Saat ini telah 600-an ribu rumah tangga telah menggunakan jargas.

    Selain itu ada juga target penggunaan satu juta kompor listrik untuk mengurangi impor LPG, serta dengan melaksanakan program gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether sebagai subtitusi atau pengganti LPG.

    "Kita ada banyak sekali batu bara sampai 70 tahun ke depan masih cukup kita olah jadi DME untuk subtitusi LPG," tutur Djoko.

    Ia menyebutkan di 2024 gasifikasi yang dilakukan oleh PT Bukit Asam (PTBA) bisa menghasilkan 1,4 juta ton DME. Selanjutnya di 2025 PT Kaltim Prima Coal bisa menghasilkan 1,2 juta ton dan dua juta ton per tahun dari PT Arutmin. Kemudian di 2027-2030 akan ada enam produsen batu bara yang akan memproduksi DME.

    Djoko mengatakan Indonesia juga masih mempunyai delapan lapangan gas yang masih mengandung propana butana sebagai bahan baku LPG. Ini juga bisa meningkatkan produksi LPG di dalam negeri dari lapangan gas dari sumur gas yang mengandung propana butana itu sebesar 500 ribu ton per tahun.

    "Mudah-mudahan dimulai tahun 2022. Saat ini sedang dalam proses tender," jelas Djoko.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id