comscore

Pemerintah Diminta Hati-Hati Buat Kebijakan terkait Tembakau

Eko Nordiansyah - 21 Maret 2022 19:10 WIB
Pemerintah Diminta Hati-Hati Buat Kebijakan terkait Tembakau
Ilustrasi petani tembakau. Foto: dok MI/Tosiani.
Jakarta: Pemerintah diminta hati-hati dalam menyusun kebijakan pertembakauan nasional karena tidak hanya menyangkut aspek kesehatan. Penyusunan kebijakan pertembakauan juga perlu memperhatikan aspek ketenagakerjaan, pertanian, serta industri yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian.

"Pemerintah juga perlu mengedepankan independensinya terhadap intervensi, terlebih dari lembaga swadaya masyarakat asing. Pemerintah diminta mendahulukan kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan," kata Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) AB Widyanta kepada wartawan, Senin, 21 Maret 2022.
Menurutnya, sikap pemerintah yang secara terbuka menunjukkan keterlibatan LSM asing dalam perumusan kebijakan dapat menimbulkan kontroversi terkait kedaulatan pemerintah dalam perumusan kebijakan. Apalagi desakan-desakan LSM asing dalam kebijakan pertembakauan nasional memiliki motif ekonomi yang menguntungkan pihak tertentu.

"Saya percaya negara akan hadir dan Pemerintah akan memposisikan kedaulatannya. Bicara tembakau bukan hanya soal kesehatan. Semua kementerian harusnya duduk bersama, jangan seolah ini core Kementerian Kesehatan. Kalau begini nantinya akan ada mutilasi kebijakan yang berdampak terhadap masyarakat luas," ungkapnya.

Asosiasi Dinas Kesehatan Indonesia dengan dukungan Bloomberg Philanthropies dan The Union pekan lalu menggelar Webinar Indonesia Tobacco Control Strategic Roundtable 2022: Menerjemahkan Komitmen Pemerintah ke dalam Aksi. Webinar ini mendukung pengetatan aturan pertembakauan di Indonesia.

Dalam sesi tersebut, Presiden The Union Guy Marks mendesak pemerintah agar memperketat aturan regulasi pertembakauan Indonesia di segala aspek, mulai dari produksi, peredaran, sampai konsumsi. Ia juga menekankan perlunya aksi yang jelas agar pengendalian tembakau di Indonesia bisa berjalan optimal.

"The Union meminta pemerintah Indonesia untuk memperkuat regulasi terkait peredaran dan penggunaan tembakau, juga melakukan aksi yang nyata dalam penanggulangan rokok pada anak di bawah umur," ujar Guy Marks.

Sementara perwakilan Blooomberg Philanthropies Kelly Larson menyatakan, pihaknya mengapresiasi sejumlah upaya pemerintah pusat maupun daerah, terutama terkait peraturan kawasan tanpa rokok (KTR). Ia juga berharap ada lebih banyak daerah yang memiliki peraturan terkait KTR.

"Terima kasih atas dukungan yang besar dan pendampingan dari WHO Indonesia, The Union, dan Bloomberg Philanthropies kepada Adinkes untuk pengendalian tembakau di Indonesia," kata Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Seluruh Indonesia Mohamad Subuh.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id