comscore

Pemda Perlu Terlibat Peningkatan Literasi Digital UMKM

Antara - 25 Mei 2022 15:12 WIB
Pemda Perlu Terlibat Peningkatan Literasi Digital UMKM
Pelaku UMKM. Foto : MI/Hendrik.
Jakarta: Pemerintah perlu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan literasi digital usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), supaya intervensi yang diberikan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

"Ada kesan pemerintah pusat menggeneralisasi intervensi yang diberikan kepada UMKM. Padahal UMKM memiliki berbagai karakteristik yang menyebabkan intervensi yang diberikan tidak bisa diseragamkan. Pemerintah daerah memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan tersebut," jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan dikutip dari Antara, Rabu, 25 Mei 2022.
Data Digital Competitiveness Index (EV-DCI) pada 2022 yang dikeluarkan oleh East Ventures dan Katadata Insight Center memperlihatkan digitalisasi perekonomian masih belum merata ke 34 provinsi Indonesia dan terpusat di Jawa.

Lebih lanjut, dilihat dari tiga subindeksnya, input, output, dan penunjang, maka terlihat persebaran antara daerah yang satu dengan lainnya berkaitan dengan kesiapan dan daya saing digital masing-masing daerah.

Walaupun demikian, terjadi peningkatan dari tahun 2021 ke tahun 2022 dengan median indeks EV-DCI bergerak dari 32,1 poin ke 35,2 poin dalam skala 1 hingga 100 yang digunakan oleh indeks ini.

UMKM terutama usaha mikro dihadapkan pada beragam tantangan untuk mendukung transformasi digital bisnis mereka, misalnya saja, kesulitan memahami proses onboarding ke platform digital marketplace, akses pendanaan, financial management, digital marketing, dan ekspansi usaha.

Pemerintah sudah memberikan dukungan untuk UMKM, baik sebelum dan selama pandemi covid-19, seperti melalui transfer tunai, insentif pajak dan pinjaman berbunga rendah, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam mempercepat transformasi digital UMKM, namun belum terlalu efektif karena pendataan yang lemah dan mengesampingkan keragaman kebutuhan UMKM.

Penelitian CIPS berjudul "Reformasi Regulasi untuk Peningkatan Partisipasi Pengusaha Mikro Perempuan dalam E-Commerce" memperlihatkan perempuan juga memiliki tantangan tersendiri dalam memanfaatkan digitalisasi usaha mikro.

Ketersediaan data UMKM berdasarkan gender juga perlu diupayakan agar intervensi pemerintah bisa tepat sasaran dan membantu semakin banyak pengusaha mikro perempuan untuk mengoptimalkan peluang digitalisasi.

Anggapan UMKM merupakan kelompok yang seragam dengan karakteristik dan kebutuhan yang sama, merupakan kesalahan umum dan salah satu hambatan utama dalam memberikan intervensi efektif yang tertarget dan terancang baik.

Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, peningkatan literasi dapat dilakukan melalui pelatihan dengan menggandeng pihak swasta maupun organisasi masyarakat lokal dan membuka ruang diskusi dalam pemetaan kebutuhan dan kontribusi masing-masing pihak.

Pembangunan base transceiver station (BTS) sebagai infrastruktur digital yang dapat memperluas akses internet, termasuk bagi UMKM, juga perlu melibatkan swasta dan didukung kemudahan proses perizinan, baik di pusat maupun di daerah.

(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id