Tak Dapat PKH atau BLT

    Pengemudi Ojek Online Bisa Daftar Kartu Prakerja

    Eko Nordiansyah - 08 April 2020 18:15 WIB
    Pengemudi Ojek <i>Online</i> Bisa Daftar Kartu Prakerja
    Ilustrasi pengemudi gojek. Foto : MI/Ramdani.
    Jakarta: Pemerintah menganjurkan bagi mereka yang tidak mendapatkan bantuan pemerintah bisa mengakses program lain untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Misalnya bagi yang tak masuk dalam program keluarga harapan (PKH) atau bantuan langsung tunai (BLT) bisa memanfaatkan kartu prakerja.

    Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan nantinya manajemen pengelola kartu prakerja (PMO) akan memverifikasi mereka yang mendaftar. Hal ini dilakukan agar mereka yang mendapat bantuan pemerintah bisa semakin banyak.

    "Nanti PMO akan cek bahwa yang bersangkutan tidak dapat PKH, tidak dapat BLT. Ini untuk menghindari double counting supaya masyarakat bisa dirasakan lebih banyak orang. Misal pengemudi ojek online yang tadinya dapatkan penghasilan harian, sekarang kesempatan bagi mereka untuk ikut pelatihan tingkatkan kualitas skill, sekaligus dapat dukungan pemerintah," kata dia dalam video conference di Jakarta, Rabu, 8 April 2020.

    Pemerintah sendiri menganggarkan total Rp37,4 triliun untuk PKH. Penerima program ini juga naik 800 ribu dari 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM. Di samping itu juga indeks penerimanya naik, misal beberapa elemen di dalam PKH.

    Dirinya merinci ibu hamil dan anak usia dini dari Rp3 juta per bulan akan mendapat kenaikan Rp750 ribu menjadi Rp3,75 juta per bulan. Disabilitas dan lansia akan mendapat kenaikan sebesar Rp600 ribu, yang awalnya mendapat Rp2,4 juta per bulan menjadi Rp3 juta per bulan.

    Sementara itu, bantuan bagi siswa SD juga mengalami kenaikan dari Rp900 ribu menjadi Rp1,25 juta per bulan. Sedangkan bagi siswa SMP naik dari Rp1,5 juta ke Rp1,875 juta per bulan, serta siswa SMA dari Rp2 juta naik ke Rp2,5 juta per bulan.

    Andin menambahkan, pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pemerintah memberikan bantuan penundaan pokok dan bunga selama enam bulan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Tidak hanya itu, untuk calon debitur juga akan diberikan relaksasi administrasi.

    "Kita antisipasi jangan sampai mereka yang dapat PKH, uangnya untuk bayar cicilan. Kita antisipasi dari berbagai sisi sehingga untuk KUR sendiri Rp68 triliun pokok dan bunga bulan ini yang tidak disetor ke pemberi pinjaman. Uang itu artinya masih bisa bergulir di masyarakat, bisa hasilkan kegiatan ekonomi sangat positif," pungkasnya.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id