UU Baru Mineral dan Batu Bara Disebut Untungkan Negara

    Antara - 14 Mei 2020 18:12 WIB
    UU Baru Mineral dan Batu Bara Disebut Untungkan Negara
    Ilustrasi batu bara - - Foto: AFP
    Jakarta: Undang-Undang baru tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) dinilai menguntungkan negara. Pasalnya dalam revisi UU Minerba banyak manfaat strategis yang berpihak kepada kepentingan nasional.

    "Dalam Revisi UU Minerba tersebut, menurut saya justru banyak hal menguntungkan negara," kata Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Mamit memberikan contoh keberpihakan itu antara lain kebijakan tegas tentang pelaksanaan kewajiban peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Kemudian kewajiban divestasi saham 51 persen yang sahamnya dimiliki asing, dan perbaikan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pascatambang dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan.

    ”Revisi UU No 4/2009 ini sudah dari 2016 dibahas oleh DPR dan pemerintah. Sudah cukup banyak revisi-revisi yang disampaikan oleh kedua belah pihak sehingga pasal-pasal yang sudah disahkan tersebut sudah sangat matang dan tidak perlu dipertanyakan lagi," kata Mamit.

    Ia menambahkan pemberian perpanjangan izin PKP2B/KK juga jelas membantu pemerintah dalam banyak hal. Ketika kontrak Tanito Harum tidak diperpanjang maka terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan Tanito maupun layanan pendukungnya, illegal mining+, reklamasi tidak dilakukan, dan akhirnya negara merugi.

    ”Kita tahu bahwa para pemegang izin PKP2B ini adalah perusahaan besar dan melibatkan banyak pekerja dan juga perusahaan pendukung kegiatan pertambangan sehingga bisa mendukung ekonomi daerah dan pastinya royalti dan pajak yang dibayarkan sangat membantu PNBP Minerba kita," ungkap dia.

    Selain itu, melalui perpanjangan izin ini penerimaan negara tidak akan berkurang karena luasan PKP2B/KK ini tidak mengalami penyusutan. Kemudian keleluasaan perpanjangan PKP2B/KK ini bisa memberikan kepastian hukum serta investasi bagi pemegang izin.

    Sementara ihwal konservasi patut dipertimbangkan karena jika terjadi penciutan wilayah kemudian dilelang, akan ada izin pertambangan baru dan pada akhirnya akan berproduksi.

    ”Produksi batu bara saat ini sudah lebih dari 500 juta ton, maka dengan penambahan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru produksi akan meningkat sehingga akan menyebabkan habisnya cadangan," tambah Mamit.

    Sebelumnya, DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dalam Rapat Paripurna.



    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id