PSBB Jakarta Dikhawatirkan Memperlemah Ekonomi

    Al Abrar - 10 September 2020 19:04 WIB
    PSBB Jakarta Dikhawatirkan Memperlemah Ekonomi
    Ilustrasi. (Foto: Medcom.id/Zaenal)
    Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk kembali memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran covid-19. Penerapan kembali PSBB seperti awal pandemi diyakini akan berdampak pada perekonomian.

    "Menurut saya, belum tepat kembali ke PSBB awal," ujar Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah saat dihubungi, Kamis, 10 September 2020. 

    Trubus menilai keputusan kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta akan berdampak terhadap sektor ekonomi. Serta peluang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara masif.

    "Kalau diterapkan betul, itu muncul daya beli ekonomi akan anjlok karena kegiatan ekonomi tutup semua. Kalau ditutup, karyawan mau makan apa? Kan, di-PHK. Kalau PHK, pelaku usaha bangkrut, masyarakat mau makan apa?" tanya Trubus.

    "Ada kemungkinan menimbulkan kemiskinan ekstrem karena resesi, kan? Daya beli masyarakat jeblok, enggak mampu lagi," sambungnya.

    Dirinya juga berpendapat penerapan PSBB juga takkan efektif. Pertama, masyarakat telah terbiasa menjalankan aktivitas ekonomi di tengah pandemi covid-19 untuk memenuhi kebutuhan dasar.

    Kedua, pengawasan dan penindakan lemah. Dicontohkannya dengan penerapan PSBB transisi sejak 5 Juni hingga sekarang.

    "Jangankan penindakan yang sifatnya jaga jarak, yang menindak tidak pakai masker aja sulit, meskipun aturannya sudah ada," jelas Trubus.

    Padahal, ungkapnya, telah ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai dasar agar pengawasan dilakukan. "Kenapa itu enggak dilaksanakan?"

    Ketidakefektifan PSBB menekan penularan covid-19 pun dilatarbelakangi kebijakan hanya dilakukan di Jakarta. Pangkalnya, 11 sektor masih diperkenankan beraktivitas dan pekerjanya berasal dari "kota satelit".

    "Ada 11 sektor yang masih berjalan. Berarti karyawan atau buruhnya dari mana? Dari wilayah penyangga," katanya.

    Jika tetap memberlakukan PSBB, Pemprov Jakarta diyakini akan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama kelas bawah dan terdampak. "Karena anggarannya juga enggak ada," tegasnya.

    "Sekarang, kan, Jakarta enggak punya anggaran. APBD DKI cuma Rp87 triliun. Selama enam bulan ini sudah terpakai sekitar 53 persen. Jadi, anggarannya dari mana?" tanyanya.

    Karenanya, Trubus menyarankan Pemprov Jakarta tetap memberlakukan PSBB transisi. Namun, disertai pengawasan ketat dan sanksi tegas kepada para pelanggar protokol kesehatan.

    "Mereka yang melanggar dikasih sanksi. DKI punya Pergub Nomor 31 Tahun 2020 tentang Sanksi Pelanggaran PSBB. Sekarang pergub itu untuk apa kalau enggak dilaksanakan," ujarnya.

    (ALB)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id