Aliansi Industri Hasil Tembakau Tolak Revisi PP Tembakau

    Husen Miftahudin - 10 Juni 2021 11:47 WIB
    Aliansi Industri Hasil Tembakau Tolak Revisi PP Tembakau
    Ilustrasi petani tembakau. Foto: dok MI/Tosiani.



    Jakarta: Masyarakat dan pekerja yang tergabung dalam pemangku kepentingan mata rantai Industri Hasil Tembakau (IHT) menolak revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

    Elemen mata rantai IHT tersebut adalah Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), Asosiasi Petani tembakau Indonesia (APTI), Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Pemuda Tani Indonesia HKTI, Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman SPSI (FSP RTMM SPSI).

     



    Kemudian Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Gabungan Produsen Rokok Surabaya (Gaprosu), Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI), Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK), serta Perokok Bijak dan Komunitas Kretek.

    Ketua Umum AMTI Budidoyo mengatakan, revisi aturan zat adiktif produk tembakau tersebut sangat dipaksakan dan cacat prosedur hukum karena tidak memenuhi kedaruratan dan tidak melibatkan mata rantai IHT dalam penyusunannya.

    "Kami memohon kepada Presiden untuk menghentikan seluruh diskusi ataupun rencana revisi PP 109 Tahun 2012 karena mengancam keberlangsungan IHT dan mata rantainya. Penolakan yang kami sampaikan ini tentunya didasari oleh sejumlah pertimbangan," ujar Budidoyo di Jakarta, dikutip Kamis, 10 Juni 2021.

    Pertama, fakta bahwa sampai hari ini tidak ada satu pun pemangku kepentingan IHT yang dilibatkan dalam diskusi revisi PP tersebut. Lalu, kebijakan pengendalian tembakau saat ini sudah mengatur berbagai poin untuk membatasi iklan media luar ruang, iklan televisi, tempat khusus merokok yang terpisah, dan larangan menjual rokok kepada ibu hamil dan anak di bawah 18 tahun.

    Selain itu, saat ini kinerja IHT pada 2020 sudah turun sebesar 9,7 persen akibat kenaikan cukai tinggi, dampak pandemi, serta regulasi yang terus menekan sehingga menimbulkan ketidakpastian usaha. Sementara hingga April 2021, sektor IHT masih mengalami penurunan sebesar 6,6 persen.

    Menurut Budidoyo, mencuatnya desakan revisi PP 109/2012 akan semakin memberatkan kelangsungan hidup IHT dan merugikan enam juta orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor IHT. Saat ini, sektor IHT sedang berupaya pulih dari dampak pandemi dan di sisi lain dihadapkan pada target penerimaan kepabeanan dan cukai.

    "Wacana revisi PP 109/2012 tujuannya tidak lagi melakukan pembatasan tetapi melarang total keberadaan IHT. Ini sangat disayangkan. Isu perokok pemula yang termasuk dalam fokus wacana revisi PP 109/2012 merupakan persoalan pelik, butuh sinergi kebijakan dan kontribusi seluruh pihak dan pemangku kepentingan, bukan hanya pengendalian di sisi hilir," tegasnya.

    Hal senada juga disampaikan Ketua KNPK Muhammad Nur Azami. Revisi PP 109/2012 tidak hanya menghajar sistem bisnis industri, melainkan juga mendeterminasi faktor sosial dari pelaku industri hulu ke hilir.

    "Jadi benang merah yang dihasilkan dari revisi PP 109 ini adalah menghajar bisnis pabrik rokok dengan kebijakan larangan-larangan yang berkaitan dengan pemasaran, distribusi, dan perdagangan. Lalu menghajar konsumen dengan pembatasan-pembatasan terhadap akses produk hasil tembakau dan stigmatisasi buruk di lingkungan sosial masyarakat. Di hulu, petani tidak dapat menjual tembakau dan cengkeh sehingga mereka terpaksa untuk berhenti menanam tembakau," papar dia.

    Ketua Gaprindo Benny Wachjudi juga menyampaikan sikap penolakan atas rencana revisi PP 109/2012. Dia bilang, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) seharusnya melakukan evaluasi terhadap implementasi PP 109. "Sebaiknya, Kemenkes juga lebih berfokus pada penyelesaian penanganan pandemi covid-19, bukan memunculkan persoalan baru," pinta Benny.

    Revisi PP 109/2012 didorong oleh Kemenkes untuk melegalkan perluasan gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen dan pelarangan total promosi dan iklan di berbagai media, termasuk tempat penjualan. Dorongan ini dilakukan karena meningkatnya prevalensi perokok anak.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id