Wawancara Khusus Ekonomi

    Langkah Mendag Amankan Kebutuhan Pokok

    Ilham wibowo - 23 Mei 2020 11:14 WIB
    Langkah Mendag Amankan Kebutuhan Pokok
    Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. FOTO: Kemendag
    MENJELANG hari raya Lebaran biasanya masyarakat ramai-ramai meningkatkan konsumsinya dengan berbelanja kebutuhan pokok. Namun, kondisi sedikit berbeda di Idulfitri 1441 Hijriah lantaran pandemi covid-19 masih belum hilang 100 persen di Tanah Air. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan sama sekali semangat umat Muslim untuk merayakan Lebaran.

    Walau semangat menyala-nyala, namun tentunya merayakan hari besar Idulfitri di tahun ini dengan kondisi berbeda atau new normal. Artinya, merayakan dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Pasalnya, memutus mata rantai penyebaran covid-19 harus menjadi harga mati demi kepentingan bersama.

    Di tengah lonjakan permintaan bahan kebutuhan pokok, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan atau menjamin bahan kebutuhan pokok tetap tersedia atau berada di kondisi aman di pasaran untuk masyarakat. Sejumlah upaya dilakukan agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok.

    Lantas, bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok di tengah covid-19 sekarang ini dan jelang Lebaran, bagaimana ketersediaan barang bahan kebutuhan pokok, hingga strategi perdagangan di tengah pandemi sekarang ini? Untuk mengetahuinya, berikut wawancara khusus yang dilakukan Ilham Wibowo dari Medcom.id kepada Menteri Perdagangan (Mendag) Agus Suparmanto.

    Pak Menteri apa kabar? Bagaimana perkembangan harga kebutuhan pokok di tengah pandemi covid-19 dan menjelang Lebaran ini Pak?

    Selamat sore, alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan wal'afiat saat ini. Walaupun dalam keadaan sulit terkait pandemi covid-19, kami tetap bekerja untuk menjalankan amanat dan arahan Bapak Presiden Jokowi khususnya dalam menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang stabil dan terjangkau. Saat ini, secara umum berdasarkan hasil pantauan kami per 20 Mei 2020 kemarin harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Beras, minyak goreng, tepung terigu, kacang kedelai, daging sapi dan cabe merah masih relatif stabil harganya. Penurunan harga terjadi pada telur ayam ras, cabai merah keriting, cabai rawit merah, dan bawang putih.

    Namun demikian bawang merah memang masih cukup tinggi sekitar Rp55 ribu per kg. Hal ini karena stok hasil panen sebelumnya serta kualitas bawang merah saat ini kurang baik karena tingginya curah hujan. Produksi bawang merah di Brebes dan berbagai sentra produksi lainnya juga diperkirakan turun 10 persen, sementara stok panen sebelumnya banyak yang mengalami kerusakan, seperti halnya yang juga dilaporkan oleh Asosiasi Bawang Merah Indonesia (ABMI).

    Bagaimana ketersediaan barang kebutuhan pokok saat ini? Stok bahan pokok cukup sampai berapa bulan? Strategi apa yang dilakukan Kementerian Perdagangan guna menjaga agar ketersediaan bahan makanan bisa merata diterima masyarakat dan aman sampai Lebaran 2020?

    Berdasarkan hasil pantauan kami juga, saat ini ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat cukup aman sampai lebaran dan panen raya pada Juni 2020. Kementerian Perdagangan terus bekerja keras menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat dengan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri.

    Berdasarkan Perpres Nomor 59/2020, dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan penting, Kementerian Perdagangan berwenang pertama dalam menetapkan kebijakan harga. Penetapan kebijakan harga antara lain tertuang dalam Permendag Nomor 7 Tahun 2020 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen.

    Harga Acuan adalah harga yang wajar dan menguntungkan produsen namun juga terjangkau oleh konsumen. Harga Acuan di tingkat konsumen untuk beberapa komoditi antara lain gula pasir (Rp12.500 per kg), minyak goreng kemasan sederhana (Rp12.500 per liter), daging beku (Rp80 ribu per kg), dan bawang merah (Rp32 ribu per kg).

    HET Beras juga diatur melalui Permendag Nomor 57 Tahun 2017 dengan rincian untuk Jawa, Sulawesi, Sumatra Selatan, Lampung, Bali dan NTB, HET beras premium Rp12.800 per kg dan beras medium Rp9.450 per kg; sedangkan Sumatera lainnya, Kalimantan dan NTT, HET beras premium ditetapkan Rp13.300 per kg dan beras medium Rp9.950 per kg. Adapun Maluku dan Papua, HET beras premium sebesar Rp13.600 per kg dan beras medium Rp10.250 per kg.

    Kedua, mengelola stok dan logistik. Kementerian Perdagangan juga harus mengelola pemenuhan stok dan kelancaran distribusi beras dalam negeri. Berdasarkan laporan Perum Bulog dan data Kementerian Pertanian, stok nasional beras tersedia sekitar 3,3 juta ton sehingga cukup sampai dengan Lebaran 2020. Stok beras tersebut adalah gabungan dari stok di Perum Bulog, penggilingan, pedagang, Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), dan Lumbung Pangan Masyarakat.

    Kementerian Perdagangan juga menugaskan Perum Bulog untuk terus menyalurkan beras medium ke pasar-pasar rakyat dan ritel modern untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) Beras Medium. Rata-rata realisasi KPSH pada 2020 sekitar 6.476 ton per hari kerja.

    Langkah Mendag Amankan Kebutuhan Pokok
    Beras Bulog. FOTO: MI/SUSANTO

    Distibusi beras medium dapat dilakukan melalui distributor besar dan/atau Mitra Bulog serta ritel modern (anggota Aprindo) dengan harga jual di tingkat konsumen maksimal sesuai dengan HET di masing-masing wilayahnya.

    Untuk gula, Kementerian Perdagangan juga mengupayakan pemenuhan ketersediaan gula pasir melalui penugasan BUMN untuk mendistribusikan gula produksi dalam negeri dan menugaskan pabrik gula rafinasi mengolah raw sugar menjadi gula konsumsi.

    Melalui koordinasi dengan produsen dan distributor gula, Kementerian Perdagangan meminta produsen yang mendapat penugasan dan distributor yang menyalurkan gula penugasan untuk segera mendistribusikan gula pasir tersebut langsung kepada ritel modern dan pedagang pasar rakyat dengan harga di konsumen tetap sesuai HET. Langkah penyaluran gula pasir tersebut diawasi terus oleh tim monitoring gula Kementerian Perdagangan dan diawasi juga oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan bersama Satgas Pangan.

    Kementerian Perdagangan juga kerja sama dengan Gojek untuk memperlancar distribusi barang kebutuhan pokok khususnya daging ke masyarakat. Selanjutnya kerja sama tersebut diimplementasikan dengan skema perjanjian kerja sama business to business antara Gojek dengan Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

    Kementerian Perdagangan menerbitkan Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 317/M-DAG/SD/04/2020 kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menjaga kelancaran pasokan barang kebutuhan masyarakat. Intinya distribusi barang kebutuhan pokok dan barang penting serta semua jenis obat-obatan, suplemen dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi penyebaran covid-19 tidak boleh dibatasi atau dihambat akses distribusinya sehingga terlambat sampai ke konsumen.

    Surat Edaran tersebut juga mengatur jam kerja pasar rakyat dan ritel modern dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga masyarakat mudah mendapatkan barang kebutuhan pokoknya.

    Ketiga, mengelola ekspor-impor. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Kementerian Perdagangan telah menambah pasokan gula pasir dan bawang putih serta bawang bombai melalui kebijakan impor dan penugasan ke BUMN serta swasta. Khusus untuk bawang putih dan bawang bombai, diberikan relaksasi impor sementara dengan menghilangkan Persetujuan Impor (PI) dan Laporan Surveyor berdasarkan Permendag No 27/2020 Tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura yang telah berlaku efektif sejak 18 Maret sampai dengan 31 Mei 2020 nanti.

    Pak Menteri, sebenarnya apa yang menyebabkan harga gula masih tinggi di beberapa daerah seperti yang ditekankan Bapak Presiden? Bagaimana upaya Bapak menstabilkan harga gula tersebut?

    Sebenarnya harga rata-rata gula secara nasional telah mengalami penurunan sebesar 9,78 persen dibandingkan dengan bulan lalu di kisaran Rp14 ribu-Rp16 ribu per kg. Namun berdasarkan pantauan kami di beberapa wilayah memang harga gula masih mencapai Rp18 ribu per kg, bahkan di Manokwari harganya Rp22 ribu per kg. Saya menjamin untuk harga gula di ritel modern sesuai dengan HET Rp12.500 di seluruh Indonesia.

    Untuk menjamin pasokan dan keterjangkauan harga gula di tingkat HET, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, langkah strategis yang diambil Kementerian Perdagangan adalah pertama mengutamakan penyerapan pasokan gula dari tebu rakyat. Kedua untuk pemenuhan stok gula dalam negeri juga dilakukan impor raw sugar yang diolah menjadi Gula Kristal Putih (GKP) oleh BUMN dan Swasta. Selain itu juga impor GKP langsung oleh BUMN.

    Kemudian meminta produsen dan distributor untuk memutus mata rantai distribusi yang panjang sehingga gula tersebut bisa langsung ke pedagang pasar rakat dan ritel modern. Produsen yang mendapatkan penugasan mengolah gula impor raw sugar menjadi GKP harus menurunkan harga jual kepada Distributor maksimal Rp11.200 per kg sehingga harga gula bisa disalurkan kepada ritel modern dan pasar rakyat sesuai HET.

    Lalu meminta produsen melakukan penyaluran gula langsung ke pasar rakyat baik kepada pedagang dan konsumen dengan melibatkan tim monitoring Kementerian Perdagangan dan Satgas Pangan dengan harga sesuai HET.

    Lebih jauh kami juga melakukan operasi pasar gula langsung untuk menurunkan harga secara signifikan. Operasi pasar dilakukan melalui kerjasama dengan distributor gula yang menyalurkan gula secara langsung ke pasar dengan harga sesuai HET Rp12.500 per kg. Salah satu contohnya telah digelontorkan sekitar 25 ribu ton gula pasir untuk memenuhi kebutuhan di Jabodetabek.

    Sebagai implementasi dari pengawasan yang dilakukan, Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga telah melakukan penindakan kepada distributor gula yang melakukan penyimpangan distribusi gula. Pertama, dilakukan penindakan terhadap tiga produsen gula di Provinsi Lampung sebanyak 33 ribu ton dan mengalihkan distribusi ke area Lampung, Jambi, Riau, dan Jabodetabek.

    Langkah Mendag Amankan Kebutuhan Pokok
    Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. FOTO: MI/SUSANTO

    Sebagaimana telah disampaikan oleh Satgas Pangan pada saat Rapat Koordinasi dengan Produsen dan Distributor Gula, Satgas Pangan juga telah melakukan penindakan terhadap produsen sebesar 5.000 ton yang melelang gula di atas harga acuan yang berpotensi menyebabkan harga jual di tingkat konsumen melebihi HET.

    Terbaru, Kementerian Perdagangan telah melakukan penindakan kepada distributor gula yang menjual kepada distributor kedua hingga distributor ke D-3 dan D-4 bahkan dijual lintas Provinsi dengan harga yang sudah mencapai Rp13 ribu per kg. Penjualan ini masih harus melewati mata rantai agen dan pengecer sebelum sampai kepada konsumen akhir sehingga harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kg di tingkat konsumen sulit tercapai. Kemendag akan menyelidiki lebih lanjut temuan ini sebelum dijatuhkan sanksi pencabutan izin usaha dan dibawa ke ranah hukum untuk diberi sanksi.

    Jadi, kesimpulan sementara berdasarkan hasil pantauan dan pengawasan di lapangan, harga gula yang tinggi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama adalah terganggunya supply gula impor karena beberapa negara menetapkan lockdown atau karantina wilayah. Kedua adanya mata rantai distribusi yang cukup panjang untuk sampai ke tangan konsumen. Ketiga, ada beberapa pelaku bisnis gula yang nakal baik produsen, distibutor, maupun pedagang di pasar yang menahan gula dan mempermainkan harga.

    Dalam mengimplementasikan kebijakan PSBB di beberapa daerah dan physical distancing untuk mengurangi penyebaran pandemi covid-19, perdagangan secara online meningkat dengan pesat. Pak Menteri, lalu apa langkah strategis yang diambil oleh Kementerian Perdagangan menyikapi atau mengantisipasi perkembangan tersebut?

    Selaras dengan arahan Presiden RI untuk melakukan physical distancing dan beberapa daerah yang menerapkan PSBB seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur serta Banten, maka masyarakat harus tetap tinggal dan melakukan aktivitas di rumah, termasuk melakukan transaksi belanja dari rumah. Sehingga masyarakat banyak yang melakukan belanja dari rumah menggunakan media daring ataupun secara digital. Walaupun ada sebagian masyarakat yang tetap berbelanja di pasar tradisional (offline).

    Kita juga melihat hasil penelitian dari Google-Temasek-Bain pada t2019 yang mencatat bahwa terjadi peningkatan transaksi Gross Merchandise Value (GMV) ecommerce (niaga elektronik atau niaga-el) di Indonesia mencapai USD21 miliar. Transaksi niaga elektronik tersebut diperkirakan akan terus meningkat menjadi USD82 miliar pada 2025.

    Sehingga hal ini menunjukkan potensi industri niaga-el sebagai salah satu penggerak perekonomian dalam negeri. Kontribusi industri niaga-elektronik terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia juga diprediksi meningkat pesat pada tahun mendatang.

    Namun fakta di lapangan ternyata kehadiran perdagangan online ini belum banyak menguntungkan Indonesia seperti masih banyaknya produk impor yang diperdagangkan dibandingkan produk lokal. Kemudian konsumen sering dirugikan dan kecewa karena barang yang diterima tidak sesuai apa yang dilihat pada saat pemesanan. Selain itu ada juga konsumen yang tertipu dengan barang yang dibeli karena barang tersebut memiliki kualitas yang rendah dan tidak memiliki izin dan sertifikasi contohnya kosmetik sehingga berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat. Nah disinilah pentingnya peran pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan dalam mengatur proses transaksi secara daring, sehingga masyarakat dapat terlindungi dan juga adanya pengaturan terhadap perdagangan online tersebut.

    Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan pemerintah adalah pertama, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik pada 20 November 2019, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

    Penerbitan Permendag Nomor 50 Tahun 2020 bertujuan mendorong perkembangan niaga elektronik yang berkelanjutan dengan mengedepankan tertib administrasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, permendag ini sebagai wujud antisipasi pemerintah dengan semakin maraknya penggunaan niaga elektronik yang digunakan oleh konsumen.

    Permendag ini mengatur pelaku usaha, baik dalam dan luar negeri untuk memiliki izin usaha dalam perdagangan elektronik tersebut. Sehingga tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha baik offline maupun online di Indonesia. Izin usaha tersebut dalam bentuk Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE).

    Pengurusan SIUP tersebut diajukan melalui lembaga Online Single Submission (OSS) melalui sistem elektronik sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Jenis-jenis usaha tersebut harus sebagaimana dituangkan dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 4791 atau Perdagangan Eceran Melalui Pemesanan Pos atau Internet.

    Langkah Mendag Amankan Kebutuhan Pokok
    Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. FOTO: Medcom.id/Desi Angriani

    Pelaku Usaha asing atau dari luar negeri diwajibkan untuk memiliki kantor perwakilan di Indonesia, jika transaksi perdagangannya lebih dari 1 000 konsumen dalam setahun atau melakukan pengiriman lebih dari 1.000 paket dalam setahun.

    Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengutamaan produk dalam negeri, iklan elektronik, serta pembinaan dan pengawasan. Sehingga ini semua diharapkan kehadiran perdagangan online ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

    Pemerintah juga terus melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha perdagangan offline maupun online. Kementerian Perdagangan melalui Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sama dengan Kepolisian dan Satgas Pangan terus melakukan pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa secara offline dan online. Pemerintah berperan untuk melindungi konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

    Lalu bagaimana dengan pasar tradisional Pak Menteri? Apakah masih tetap dapat beroperasi?

    Pandemi covid-19 ini sangat berpengaruh terhadap ekonomi rakyat khususnya pedagang kecil. Saat ini terjadi penurunan jumlah pedagang sekitar 29 persen termasuk penurunan omzet rata-rata pedagang sekitar 39 persen. Untuk mencegah semakin hancurnya ekonomi tersebut, Pemerintah mendorong Pasar Rakyat tetap beroperasi dengan mengedepankan protokol kesehatan agar tidak terjadi episentrum baru.

    Saat ini adalah momentum untuk melakukan perubahan besar dalam pengelolaan pasar rakyat dan ritel modern. Para pengelola pasar, para pedagang, dan pembeli sudah harus disiplin dalam menerapkan kebersihan dan higienitas pasar dan protokol kesehatan di pasar rakyat dan ritel modern. Kita harus menjadi bagian dalam kehidupan new normal. Adanya virus korona ini harus disikapi dengan mengubah perilaku manusia baru untuk disiplin dalam menjaga kesehatan.

    Kementerian Perdagangan telah menyiapkan SOP Protokol Kesehatan untuk Pasar Rakyat dan Ritel Modern yang mencakup ruang dagang atau lokasi berjualan. Ruang dagang sudah dalam keadaan bersih dan didisinfektan serta area penjualan antar pedagang diatur berjarak 1,5 meter. Ruangan juga tidak boleh lembab dan gelap.

    Kemudian pengelola pasar rakyat. Pengelola pasar harus menyiapkan dan memastikan seluruh pedagang menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas, serta memastikan semua elemen pasar negatif covid-19 dari hasil tes PCR atau rapid test yang difasilitasi pemerintah daerah.

    Pengelola pasar menerapkan pembatasan jumlah pengunjung paling banyak 30 persen dari kunjungan pada saat kondisi normal dengan menerapkan pintu masuk dan pintu keluar yang diatur/dikontrol ketat. Menyediakan sarana dan alat kesehatan, mengatur waktu operasional dan menerapkan physical distancing dengan jarak 1,5 meter antar pedagang. Memberikan teguran/sanksi kepada pedagang yang tidak mematuhi protokol. Lalu mengoptimalkan ruang berjualan di tempat terbuka dengan physical distancing jarak antar pedagang dua meter.

    Bagi pedagang pasar rakyat juga sama. Pedagang wajib mematuhi dengan disiplin protokol kesehatan seperti membersihkan kios/losnya, wajib menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas di pasar. Menjaga barang dagangan bersih dan hieginis. Sementara pembeli juga wajib mengikuti protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan, mencuci tangan dengan sabun, hindari pembayaran menggunakan uang tunai di ritel modern, kecuali di pasar rakyat, menerapkan physical distancing, memilih jam berbelanja yang tidak padat. Tetap beroperasinya pasar rakyat juga merupakan mandat Presiden Joko Widodo dalam mengamankan inflasi dengan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting bagi masyarakat serta stabilitas harganya.

    Langkah nyata apa yang akan dilakukan jika ada sejumlah pihak yang melakukan penimbunan barang atau menaikkan harga semena-mena tidak sesuai aturan pemerintah?

    Kami sangat menyayangkan jika masih ada yang melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, terutama di situasi saat ini yang seharusnya para pelaku usaha mendukung upaya pemenuhan kebutuhan semua lapisan masyarakat. Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) terus melakukan pengawasan semua barang yang beredar baik di pasar moderen maupun pasat rakyat di seluruh Indonesia. Khusus saat ini di tengah pandemi covid-19, pengawasan difokuskan pada barang kebutuhan pokok dan alatkesehatan. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan yang memuat beberapa ketentuan terkait kualitas produk antara lain SNI, label produk dan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia.

    Pada situasi ini, masyarakat banyak berbelanja dari rumah, Kementerian Perdagangan khususnya menjalankan pengawasan perdagangan online karena masih ada pedagang yang nekat menjual alat kesehatan seperti masker dan hand sanitizer berkualitas rendah. Selama pengawasan dilakukan di platform online, Kementerian Perdagangan telah berhasil menjaring 169 pedagang yang menjual alat kesehatan berkualitas rendah dan 143 pedagang yang menjual bahan pangan di atas harga eceran tertinggi.

    Sedangkan produk barang kebutuhan pokok yang terindikasi menjual di atas HET adalah Gula Kristal Putih atau GKP (terkait harga) sejumlah 53 pedagang online di delapan marketplace, minyak goreng (terkait harga) 52 pedagang online di delapan marketplace, bawang putih terkait harga yakni 38 pedagang online di lima marketplace, dan Gula Kristal Rafinasi atau GKR tidak sesuai peruntukan yakni tiga pedagang online di satu marketplace.

    Pengawasan juga dilakukan terhadap produk makanan yang dikemas ulang, pengawasan terhadap frozen meat yang dijual melalui market place dan medsos yang terkait dengan harga. Kemendag telah mengantisipasi kegiatan perdagangan online dengan memanggil operator e-commerce untuk mengikuti aturan yang ada dan menguatkan perlindungan konsumen sehingga tidak ada pelanggaran dalam kegiatan perdagangan.

    Selain melakukan pengawasan barang dalam perdagangan online, Kemendag juga telah menerima total 127 pengaduan terkait e-commerce dari 2018 sampai dengan 2020. Pada 2018, Kementerian Perdagangan menerima sebanyak 44 jumlah pengaduan, pada 2019 menerima sebanyak 76 pengaduan, dan 2020 menerima tujuh pengaduan. Pengaduan e-commerce meliputi pembelian barang yang tidak sesuai dengan perjanjian atau barang yang datang berbeda dengan yang ditampilkan pada iklan; barang yang dibeli tidak datang belum diterima oleh konsumen; barang yang sampai rusak/tidak bisa digunakan; pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha; waktu kedatangan barang tidak sesuai yang diperjanjikan; pengembalian dana atau refund yang sangat lama; dan terjadi fraud pada system marketplace yang menyebabkan kerugian pada konsumen.

    Kementerian Perdagangan memiliki berbagai upaya melindungi konsumen dalam perdagangan online juga dilakukan melalui penyebarluasan iklan layanan masyarakat terkait hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan berbelanja secara online dan edukasi terkait hak-hak konsumen, seperti kegiatan talkshow dan penyelesaian pengaduan. Pengaduan konsumen untuk permasalahan e-commerce dapat dilakukan melalui WhatsApp 0853 1111 1010, Email: pengaduan.konsumen@kemendag.go.id, Hotline: 0213441839, Website: www.siswaspk.kemendag.go.id, atau datang langsung. Sedangkan untuk perlindungan konsumen dalam perdagangan berjangka komoditi, Kemendag sedang memfinalisasi rancangan peraturan tentang pengaduan nasabah secara online untuk memudahkan keluhan nasabah.

    Harapan Kemendag terkait wabah covid-19 sekarang ini seperti apa ke depan? Imbauan dari Kemendag untuk masyarakat?

    Pada kesempatan ini, atas nama pemerintah, saya mengimbau masyarakat agar tetap tenang, tidak melakukan panic buying, dan secara bersama-sama menjaga situasi di lingkungan masing-masing supaya tetap kondusif karena stok barang kebutuhan pokok dan penting dapat dipastikan cukup. Kepada media massa kami harapkan untuk dapat membuat pemberitaan yang seimbang sehingga dapat membuat masyarakat tenang menjelang Lebaran dan tidak melakukan panic buying dalam pandemi covid-19 saat ini yang memerlukan perhatian dan partisipasi dari semua stakeholder.

    Terakhir saya atas nama Kementerian Perdagangan mengucapkan selamat Hari Raya Idulfitri 1441 H, mohon maaf lahir dan batin. Di tengah kondisi bangsa yang sangat berat saat ini, semoga kita semua dapat melaluinya dengan baik dan seluruh Bangsa Indonesia akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari.
     



    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id