Korban PHK Bakal Terima JKP, Ini Rincian Manfaatnya

    Annisa ayu artanti - 07 April 2021 21:41 WIB
    Korban PHK Bakal Terima JKP, Ini Rincian Manfaatnya
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah merinci manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang akan diperoleh pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    Ia menyebutkan, salah satu manfaat yang akan diterima adalah uang tunai dengan rincian tertentu.






    "Manfaat bagi pekerja yang terPHK dalam program JKP adalah uang tunai yang rinciannya 45 persen dari upah untuk tiga bulan pertama, dan 25 persen dari upah untuk tiga bulan berikutnya, dan ini diberikan paling lama enam bulan," kata Ida di saat rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR-RI, Rabu, 7 April 2021.

    Selain itu, Ida juga menyebutkan, manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja. Pekerja akan diberikan layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan yang dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja.

    Kemudian pekerja juga akan memperoleh manfaat pelatihan kerja dalam bentuk pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

    Sementara untuk persyaratan peserta program JKP, pekerja harus merupakan WNI yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan usaha menengah, diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM, kemudian untuk usaha kecil dan mikro, diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM.

    "Syarat lainnya adalah belum berusia 54 tahun, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)," jelasnya.

    Sedangkan terkait sumber pembiayaan dari JKP, Ida melanjutkan, merupakan iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen, sumber pendanaan rekomposisi iuran program Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14 persen dan Jaminan Kematian 0,1 persen. Adapun, ketentuan dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan ke BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta.

    Ida juga menyampaikan kepada anggota DPR, pihaknya terus melakukan pematangan pelaksanaan  program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) yang menjadi aturan turunan Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

    "Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kemnaker telah menyusun regulasi berupa Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan sistem Sisnaker dengan Sistem BPJS Ketenagakerjaan serta integrasi data kepesertaan dengan Kemenko PMK," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id