Pengusaha Minta Operasional Manufaktur Dilakukan 100% Selama PPKM Darurat

    Annisa ayu artanti - 21 Juli 2021 18:41 WIB
    Pengusaha Minta Operasional Manufaktur Dilakukan 100% Selama PPKM Darurat
    Ilustrasi. Foto: Medcom.id



    Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta asosiasi lainnya meminta pemerintah agar mengizinkan operasional industri manufaktur bisa dilakukan 100 persen selama PPKM darurat berlangsung.

    Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan demikian lantaran saat ini tidak hanya kesehatan yang harus diperhatikan, tetapi sektor esensial penggerak ekonomi juga harus diperhatikan.

     



    "Sambil berjalan waktu, kami utarakan kami sudah ikut dalam proses yang inginkan pemerintah. Kami mengajukan bagaimana pentingnya melihat kembali bagaimana roda ekonomi tetap bisa berjalan, terutama sektor manufaktur yang kritikal esensial dan menunjang ekspor oriented," katanya dalam diskusi virtual, Rabu, 21 Juli 2021.

    Arsjad mengungkapkan, dalam memberikan izin operasi tersebut pemerintah dapat mempertimbangkan beberapa hal yang telah dilakukan para pelaku usaha sektor manufaktur selama ini.

    Pertama, kepatuhan dalam menjalankan protokol kesehatan (prokes) dan instrumen pencegahan penyebaran covid-19 secara ketat.

    Kedua, kepatuhan pelaku usaha telah dalam menjalankan kebijakan Kementerian Perindustrian tentang kebijakan Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Para pelaku usaha diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan protokol kesehatan penanganan covid-19 dalam operasional dan mobilitas kegiatan industrinya melalui situs SIINas (siinas.kemenperin.go.id) setiap minggu.

    Lalu, lanjut Arsjad, pemerintah juga bisa mempertimbangkan pemberlakukan PPKM Darurat ini telah berdampak terhadap ekonomi dan dunia usaha sehingga akan berimbas terhadap kinerja kegiatan dunia usaha, penurunan indeks kepercayaan konsumen (IKK) dan indeks penjualan ritel, serta efek domino lainnya.

    "Penghentian operasional industri berdampak signifikan pada para karyawan dan buruh, dan tidak menutup kemungkinan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat ketidakmampuan perusahaan-perusahaan membayarkan upah, keresahan dan panic buying khususnya dalam pemenuhan kebutuhan utama (basic needs)," sebutnya.

    Terakhir, katanya, pemerintah juga bisa mempertimbangkan kondisi operasional industri manufaktur yang banyak melibatkan masyarakat sekitar. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada penghasilan harian, sehingga ketiadaan penghasilan dapat menimbulkan tindakan yang meresahkan masyarakat lainnya seperti kriminalitas.

    Dengan seluruh pertimbangan itu, Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menambahkan, pelaku usaha meminta pemerintah mengizinkan perusahaan industri manufaktur sektor kritikal dan esensial serta industri penunjangnya dan industri yang berorientasi ekspor untuk tetap beroperasi dengan kapasitas maksimal 100 persen karyawan operasional dan 25 persen karyawan penunjang operasional, apabila sudah melakukan vaksinasi minimal dua kali untuk seluruh karyawannya.

    "Akan tetapi jika ada kasus konfirmasi positif covid-19 dalam industri manufaktur tersebut, evaluasi akan cepat dilakukan dengan menurunkan kapasitas menjadi 50 persen karyawan operasional dan 10 persen karyawan penunjang operasional," imbuh Hariyadi.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id