Penggunaan APBN Bakal Percepat Penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung

    Husen Miftahudin - 18 Oktober 2021 13:04 WIB
    Penggunaan APBN Bakal Percepat Penyelesaian Kereta Cepat Jakarta-Bandung
    Ilustrasi gerbong kereta cepat Jakarta-Bandung - - Foto: dok MI



    Jakarta: Penggunaan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan mempercepat penyelesaian proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung. Keputusan tersebut disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 agar proyek selesai sesuai target pada 2022.

    "Ini supaya pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu pada 2022," ucap pengamat BUMN sekaligus dosen FEB Universitas Indonesia Toto Pranoto, Senin, 18 Oktober 2021.

     



    Toto menganggap wajar apabila proyek kereta cepat didanai dengan APBN, karena masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Adapun pemanfaatan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan dilakukan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI selaku lead konsorsium.

    Menurutnya, kereta cepat Jakarta-Bandung berbeda dibandingkan dengan proyek infrastruktur lain karena memiliki karakteristik investasi jangka panjang. Dengan kata lain, PMN yang disalurkan kepada KAI lebih ditujukan untuk investasi pemerintah yang akan memberikan imbal hasil.

    "Ini proyek infrastruktur, sehingga investasi bersifat jangka panjang. PMN sendiri merupakan alternatif penyelamat jangka pendek supaya progress project jalan sesuai jadwal," jelasnya.

    Saat ini, progres proyek kereta cepat sudah mencapai 79 persen. Karena itu, perlu ada langkah rescue jangka pendek dengan PMN agar progress project berjalan sesuai dengan jadwal sehingga bisa dioperasikan di 2022.

    Langkah berikutnya, lanjut dia, adalah skema bisnis model yang memungkinkan perusahaan operator kereta api cepat bisa survive dan growing. "Caranya optimalisasi pendapatan bukan saja dari kereta penumpang (fare box), namun juga revenue dari pengelolaan property (TOD) dan juga media luar ruang," jelasnya.

    Sementara itu, alasan pandemi covid-19 yang digunakan pemerintah untuk melibatkan APBN dalam proyek ini menurutnya cukup masuk akal. Pasalnya, pandemi covid-19 memiliki dampak yang besar di seluruh sektor, termasuk infrastruktur.

    "Proyek ini sudah kita mulai pada 2015 sampai kemudian 2019, lalu masuk juga di awal 2020 sampai covid-19 melanda. Maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian yang mungkin terjadinya cost overrun (pembengkakan biaya)," ujar dia.

    Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dieksekusi sejak 2016 setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan groundbreaking proyek tersebut serta pengembangan Sentra Ekonomi Koridor Jakarta-Bandung di Perkebunan Mandalawangi Maswati, Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat.

    Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami berbagai kendala seperti pandemi covid-19, tantangan geografis yang cukup berat di beberapa titik, masalah pembebasan lahan, hingga permasalahan pendanaan atau biaya yang membengkak dari hitungan awal. Proyek kereta cepat ini diharapkan dapat memberikan keuntungan terhadap masyarakat karena bisa menyerap 39 ribu lapangan pekerjaan baru.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id