Pemerintah Perlu Perpres terkait Target Sejuta Barel Minyak

    Antara - 08 Juni 2021 11:30 WIB
    Pemerintah Perlu Perpres terkait Target Sejuta Barel Minyak
    Kilang Migas. Foto ; AFP.



    Jakarta: Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah mengeluarkan regulasi setingkat Peraturan Presiden dalam rangka mewujudkan target satu juta barel per hari (bph) pada 2030.

    "Selama tidak ada Perpres maka bisa dibilang Pemerintah tidak serius mewujudkan target lifting satu juta bph ini," kata Mulyanto dikutip dari Antara, Selasa, 8 Juni 2021.

     



    Mulyanto menilai tanpa dasar hukum yang kokoh penetapan target lifting minyak yang dibuat SKK Migas hanya mimpi dan angan-angan, yang tidak bisa direalisasikan.

    Ia mendesak pemerintah agar mengeluarkan Perpres untuk mendukung penetapan target lifting minyak satu juta bph tersebut agar komitmen atas target lifting minyak ini, bukan sekadar komitmen SKK Migas tetapi komitmen Pemerintah.

    Menurut dia, bila ingin mengejar target satu juta bph pada 2030, maka paling tidak target lifting minyak pada 2022 harus ada di rentang 705 ribu-725 ribu bph.

    Berdasarkan data dari Kementerian ESDM, realisasi lifting minyak 2020 sebesar 707 ribu bph, target lifting minyak 2021 sebesar 705 ribu bph dan rencana target lifting minyak di 2022 sebesar 686 ribu-726 ribu bph.

    Sementara realisasi cost recovery pada 2020 sebesar USD8,12 miliar perkiraan realisasi pada 2021 sebesar USD8,52 miliar. Sedang asumsi makro cost recovery untuk 2022 sebesar USD8,65 miliar.

    Sebelumnya, Pemerintah mengejar target produksi satu juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030 untuk menopang kebutuhan energi nasional.

    Dalam waktu sembilan tahun ke depan, pemerintah akan melakukan sejumlah upaya guna mewujudkan target tersebut mulai dari menyederhanakan izin pengusahaan wilayah kerja minyak dan gas nonkonvensional, transformasi sektor hulu migas, hingga mendatangkan investasi senilai USD250 miliar.

    "Dalam aturan baru nanti wilayah kerja eksisting dapat langsung melakukan eksplorasi maupun eksploitasi migas nonkonvensional tanpa kontrak baru," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

    Pemerintah juga akan melaksanakan studi migas nonkonvensional di seluruh wilayah kerja aktif untuk menentukan potensi, lalu melakukan pengeboran produksi.

    Tutuka menjelaskan pemerintah akan memanfaatankan teknologi menggunakan multi-stage fractured horizontal (MSFH) sebagai proyek percontohan dengan estimasi biaya per sumur mencapai USD22 juta, yang diproyeksikan dapat memaksimalkan kegiatan eksplorasi dan ekspoitasi migas nonkonvensional.

    "Kami berharap dapat memperoleh data yang berguna melalui pengeboran ini," kata Tutuka.

    Merujuk data Kementerian ESDM, potensi migas nonkonvensional di Indonesia bersumber dari coal bed methane atau gas yang tersimpan di dalam batubara sebesar 453,30 triliun kaki kubik gas (TCF).

    Selain itu, terdapat juga potensi shale gas sebanyak 574 TCF. Shale gas merupakan gas yang terperangkap di batu serpih sebagai gas bebas yang mengisi pori-pori atau rekahan atau gas yang tersimpan di fragmen organik.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id