Riset: Kenaikan Harga Rokok Tak Efektif Turunkan Prevalensi Merokok

    Eko Nordiansyah - 25 September 2021 15:13 WIB
    Riset: Kenaikan Harga Rokok Tak Efektif Turunkan Prevalensi Merokok
    Tembakau. Foto : Medcom.id.



    Jakarta: Pemerintah menaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) setiap tahun yang salah satunya bertujuan untuk mengurangi prevalensi merokok. Sayangnya kebijakan ini ternyata bertolak belakang dengan fakta di lapangan yang menyebut bahwa kenaikan harga tidak menurunkan angka prevalensi merokok.

    Hasil kajian Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (PPKE FEB-UB) menyebut, kenaikan harga rokok tidak efektif menurunkan angka prevalensi merokok. Pasalnya kenaikan harga rokok bukanlah faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan berhenti merokok.

     



    "Hasil analisis statistik kami menunjukkan bahwa ternyata harga rokok tidak efektif menyebabkan seseorang berhenti merokok. Begitu juga iklan dan lingkungan keluarga. Kenaikan harga rokok akan menyebabkan perokok mencari alternatif rokok dengan harga yang lebih murah atau terjangkau, termasuk rokok ilegal," kata Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Candra Fajri Ananda dalam keterangan resminya, Sabtu, 25 September 2021.

    Sementara itu hasil kajian PPKE FEB-UB terkait pola perilaku konsumen produk industri hasil tembakau (IHT) menunjukkan, sebagian besar atau 58,3 persen perokok usia dewasa telah mengkonsumsi rokok dalam periode yang lama, yakni lebih dari enam tahun. Di samping itu, para perokok tersebut juga telah memulai konsumsi rokok sejak usia dini antara 10 hingga 17 tahun.

    "Kebiasaan merokok menjadi alasan utama seseorang tetap merokok di usia dewasa. Hasil survey juga menunjukkan bahwa 86,5 persen perokok tidak akan berhenti merokok meskipun harga rokok naik. Hal itu terjadi karena merokok telah menjadi kebiasaan bagi 76,4 persen responden dengan periode merokok lebih dari 6 tahun, dan merokok dibutuhkan untuk mengatasi tekanan psikologis (stress) bagi 9,6 persen perokok di Indonesia," ungkapnya.

    Ia mengemukakan hasil statistik dengan merujuk hasil survey di lapangan terhadap 1.050 responden menunjukkan bahwa faktor dominan penyebab seseorang memutuskan untuk mengkonsumsi rokok di usia dewasa diantaranya tingkat kebiasaan, pengaruh teman atau lingkungan sekitar rumah, dan tekanan psikologis (stres).

    Untuk itu, PPKE FEB-UB merekomendasikan agar pemerintah mencari cara lain dalam menekan prevelansi merokok misalnya melalui optimalisasi program penyuluhan/sosialisasi di tingkat desa dan lingkungan pendidikan melalui posyandu, PKK, organisasi sosial kemasyarakatan, dan lingkungan pendidikan tentang dampak mengkonsumsi produk IHT terhadap kesehatan.

    Lebih lanjut, Ketua umum Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan meminta pemerintah tidak menaikan cukai hasil tembakau pada 2022. Pasalnya, dampak kenaikan cukai pada 2020 dan 2021 serta masih belum berakhirnya pandemi membuat daya beli rendah sehingga berdampak terhadap turunnya omzet rokok legal.

    Henry menambahkan, kenaikan eksesif cukai mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen pada 2020 adalah angka kenaikan yang jauh di atas angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Terlebih kondisi IHT juga belum sempat pulih akibat ditekan lagi oleh kenaikan cukai sebesar 12,5 persen pada tahun ini.

    "Diperkirakan hingga akhir tahun 2021 industri rokok legal berpotensi mengalami penurunan 15-20 persen. Jika hanya turun 10 persen, maka produksi sekitar 297 milyar batang. Data resmi juga menunjukkan, populasi pabrik kecil dan menengah banyak yang tutup dari 4.793 pabrik legal tahun 2007, kini tersisa 417 pabrik tahun 2017," ujar dia.

    Asisten Deputi Bidang Ekonomi Makro, Perencanaan Pembangunan, dan Pengembangan Iklim Usaha Sekretariat Kabinet Roby Arya Brata menyampaikan, empat arahan kebijakan cukai hasil tembakau yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pertama, perlindungan kesehatan bagi masyarakat dengan pengendalian konsumsi rokok.

    Kedua, keberlangsungan industri dalam negeri. Ketiga, penerimaan negara, mengingat pendapatan CHT dapat mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara. Keempat, pencegahan rokok ilegal yang dipengaruhi oleh harga rokok.

    "Khususnya potensi terjadinya PHK bagi buruh di IHT, resistensi dari para petani tambakau karena penurunan harga jual dan serapan tembakau dari IHT, dan penurunan omset dari pekerja di sektor jasa terkait. Semakin tinggi kenaikan tarif CHT akan memperlebar gap antara harga rokok legal dan rokok illegal sehingga akan memicu kenaikan peredaran rokok ilegal," jelas dia.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id