comscore

Gugus Tugas Reforma Agraria Tangani Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan

Eko Nordiansyah - 09 Juni 2022 18:59 WIB
Gugus Tugas Reforma Agraria Tangani Ketimpangan Kepemilikan dan Penguasaan Lahan
Ilustrasi reforma agraria. Foto: MI/Ramdani.
Jakarta: Pemerintah mendorong Program Strategis Nasional Reforma Agraria yang juga berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Program tersebut berkontribusi melalui penataan aset dengan redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebagai modal usaha produktif, dan penataan akses atau kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan permodalan, bantuan sarana produksi, akses pemasaran, serta pelatihan dan pendampingan usaha kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor untuk mendukung percepatan pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Tim Reforma Agraria Nasional mengatakan, pertemuan GTRA merupakan hal yang sangat penting dan strategis di tengah upaya untuk terus melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pascapandemi covid-19.

"Saya mengapresiasi GTRA yang telah bekerja keras untuk melaksanakan Program Reforma Agraria guna mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, utamanya untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, serta menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 9 Juni 2022.

Airlangga menyampaikan, sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah menyusun Peta Indikatif Tumpang Tindih Izin Pemanfaatan Ruang (PITTI) untuk menyelesaikan ketidaksesuaian izin usaha dan hak atas tanah.

"Berkaitan dengan hal ini, kami harapkan dukungan dan kerja sama semua pihak, khususnya Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, agar kita bersama-sama menyukseskan pelaksanaan Reforma Agraria demi kesejahteraan masyarakat," ungkapnya.

Airlangga juga menyampaikan, dalam upaya akselerasi pemulihan ekonomi, Pemerintah terus melanjutkan Program PEN di 2022 dengan alokasi anggaran sebesar Rp451,64 triliun dengan tiga pilar yakni kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi.

Selain itu, Pemerintah terus mendorong perbaikan iklim investasi dengan berbagai reformasi regulasi yang tentu diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.

Hal lain yang juga tengah didorong Pemerintah adalah Presidensi Indonesia dalam Forum G20. Dengan keberadaan Indonesia di panggung dunia, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan perdagangan dan investasi.

"Oleh karena itu, kemudahan investasi perlu didorong oleh para Pemerintah Daerah agar tercipta lapangan kerja yang lebih luas dan terjadi akselerasi pemulihan ekonomi untuk masyarakat," pungkas dia.

(SAW)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id