Pemulihan UMKM akan Terbantu dengan UU Ciptaker

    Ilham wibowo - 08 Oktober 2020 14:09 WIB
    Pemulihan UMKM akan Terbantu dengan UU Ciptaker
    Ilustrasi UMKM. Foto: MI/Andri Widianto
    Jakarta: Kebijakan yang mendukung Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai menjadi kunci keberhasilan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. Sejauh ini, sektor UMKM telah menyerap sekitar 97,02 persen tenaga kerja Tanah Air.

    "Disahkannya Undang-Undang (UU) Cipta Kerja juga diharapkan dapat menjadi pendukung percepatan pemulihan UMKM," kata Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Anetta Komarudin melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Menurut Puteri, dampak wabah covid-19 tercermin dari hasil survei Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang menyebutkan sekitar 94,69 persen UMKM mengalami penurunan penjualan. Bahkan, survei ini juga menyebut sebanyak 72,02 persen usaha diperkirakan akan gulung tikar setelah November.

    "Mengingat realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baru mencapai 36,6 persen per pertengahan September lalu, maka upaya akselerasi perlu terus ditingkatkan," ucapnya.

    Stimulus bagi UMKM dalam program PEN, kata dia, hanya mampu memastikan pelaku usaha di titik bertahan selama situasi pandemi. Sementara fasilitas kemudahan berusaha bagi UMKM yang termuat dalam UU Ciptaker punya peran lebih besar sebagai stimulus jangka panjang dan kepastian pertumbuhan pengembangan usaha.

    "Dukungan legalitas badan usaha maupun kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor penting bagi UMKM untuk mendapat dukungan pembiayaan atau investasi," ungkap Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini.

    Puteri menuturkan bahwa dukungan jangka panjang bagi UMKM perlu dipersiapkan dari sekarang dengan kebijakan yang sesuai kebutuhan. Misalnya saja di Kanada dan Korea Selatan yang mengeluarkan kebijakan bagi UMKM untuk dapat mengakses pasar alternatif melalui intensifikasi ekspor. Kemudian Malaysia yang mempromosikan formalitas bisnis bagi usaha ultra mikro.

    "Sementara di Indonesia sendiri, kemudahan perizinan dan legalitas pembentukan badan usaha bagi UMKM menjadi fokus pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM ke depan," tutur Puteri.

    Lebih lanjut, Puteri meminta pemerintah agar dapat segera menyusun berbagai peraturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Ciptaker. Tujuan untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi dan memberdayakan UMKM perlu dipastikan benar-benar terealisasi.

    "Agar sesuai dengan dinamika pelaksanaan peraturan di lapangan, tidak menutup kemungkinan bahwa penyesuaian akan dilakukan sesuai kebutuhan. Tentu saja dengan tetap memerhatikan dan melibatkan berbagai aspirasi dari masyarakat dan entitas terkait,” tutup Puteri.  
     

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id